JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Budi Gunawan, menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok tidak akan mengganggu kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara. Hal ini disampaikan oleh Budi Gunawan pada Kamis (14/11/2024) di Jakarta.

Menurut Budi, perjanjian kerja sama yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dilandasi prinsip saling menghormati dan menguntungkan. “Kerja sama ini dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara,” ujar Budi.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini bertujuan menciptakan stabilitas regional yang mencakup kerja sama ekonomi dan keamanan, dengan fokus utama pada sektor perikanan. “Ini langkah terobosan untuk memperkuat stabilitas kawasan,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara tersebut.

Kedaulatan Tetap Dijaga

Menko Budi Gunawan menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara tidak akan berubah. "Kami tetap berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS),” ungkapnya. 

Aturan tersebut menegaskan batas yurisdiksi Indonesia di perairan tersebut. Hal ini disampaikan menyusul insiden kapal Coast Guard China (CCG) 5402 yang terdeteksi memasuki wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna Utara pada 21 Oktober 2024. Kapal tersebut mengganggu kegiatan survei seismik 3D yang dilakukan oleh kapal survei MV Geo Coral di bawah naungan PT. Pertamina East Natuna.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) segera merespons kejadian tersebut dengan mengerahkan Kapal Negara (KN) Tanjung Datu-301. Kapal itu berhasil mendeteksi keberadaan kapal CCG 5402 pada pukul 05.30 WIB dengan jarak 7,3 Nautical Miles (NM). Meski sudah diupayakan komunikasi melalui radio, pihak kapal CCG mengklaim bahwa wilayah tersebut berada di bawah yurisdiksi Tiongkok.

KN Tanjung Datu-301 kemudian mendapat dukungan dari kapal patroli TNI Angkatan Laut, KRI Sutedi Senaputera 378, dan pesawat patroli udara maritim Bakamla. Bersama-sama, kedua kapal patroli tersebut berhasil mengusir kapal CCG 5402 dari perairan Indonesia.

“Bakamla akan terus melakukan patroli dan pengawasan intensif untuk memastikan kegiatan survei dan pengolahan data seismik dapat berjalan tanpa gangguan,” kata Pranata Humas Ahli Muda Bakamla, Kapten Yuhanes Antara, dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (22/10/2024).

Jaminan Keamanan dan Kerja Sama

Budi Gunawan juga memastikan bahwa kerja sama dengan Tiongkok telah melalui proses evaluasi ketat untuk menjamin tidak adanya pelanggaran terhadap kepentingan nasional. “Kerja sama ini mengikat kedua belah pihak dalam prinsip saling menguntungkan dan menghormati hukum internasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, kerja sama di bidang ekonomi, khususnya sektor perikanan, menjadi titik fokus yang diharapkan membawa manfaat besar bagi kedua negara. Namun, kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah perairan tetap menjadi prioritas utama. “Keamanan nasional tidak boleh dikompromikan,” tegas Budi.

Pemerintah Indonesia menegaskan akan tetap waspada dan memastikan semua aktivitas di wilayah perairan Natuna Utara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bakamla dan TNI AL akan terus memperkuat patroli dan kerja sama lintas lembaga untuk mengamankan kedaulatan laut Indonesia.

“Stabilitas di kawasan Laut Natuna Utara sangat penting, dan kami tidak akan mengizinkan adanya gangguan yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan keamanan,” pungkas Budi Gunawan.

Insiden masuknya kapal CCG 5402 ke perairan Natuna Utara memperlihatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan diplomasi yang kuat. Pemerintah, melalui Bakamla dan TNI AL, berkomitmen untuk memastikan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia tetap terjaga demi kepentingan bangsa dan stabilitas regional.*

Sumber: Tempo.co

Editor: Muslikhin