JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara resmi memberlakukan kebijakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK), kepada masyarakat Republik Demoratik Timor Leste (RDTL) yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini mulai berlaku terhitung, Senin (13/2/2023) yang lalu. 

Perihal kebijakan tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0058.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (E-VOA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA), dan Bebas Visa Kunjungan (BVK).

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), mendukung kebijakan tersebut, setelah sempat dihentikan pada masa awal Pandemi Covid-19. 

Sekretaris BNPP, Restuardy Daud menjelaskan, peraturan BVK tersebut akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat di kedua negara.

"Saat ini aktivitas pelintasan kedua negara melalui PLBN sudah mulai menggeliat dan diharapkan sektor pariwisata juga akan ikut meningkat," jelas Restuardy di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Dengan ditambahkannya Timor Leste sebagai negara BVK, maka saat ini terdapat 10 negara ASEAN sebagai subjek BVK yang diterima Indonesia. 

Kesembilan negara lainnya adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam. 

Selanjutnya, dengan diberlakukannya kebijakan BVK warga negara Timor Leste dapat melakukan beberapa kegiatan, seperti kunjungan wisata, kunjungan pembelian barang, kunjungan tugas pemerintahan, kunjungan rapat, kunjungan pembicaraan bisnis dan transit.

Warga Timor Leste yang akan masuk ke wilayah Indonesia dapat melalui beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Di antaranya pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota’ain di Kabupaten Belu, PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara dan PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka.

(Humas BNPP)