Logo BNPP
Badan Nasional Pengelola PerbatasanRepublik Indonesia (BNPP RI)
Beranda

|

Berita

Berita BNPP

Pemilu 2024, PLBN Motamasin Komitmen Jaga Netralitas dengan Bekerja Profesional

Dibuat Admin BNPP

12 Dec 2023, 16:08 WIB

Pemilu 2024, PLBN Motamasin Komitmen Jaga Netralitas dengan Bekerja Profesional

Kobalima, NTT - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin di Desa Alas Selatan, Kobalima, Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima kunjungan sejumlah anggota dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malaka. 


Bawaslu Malaka menyosialisasikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) mulai dari masa kampanye hingga hari pencoblosan surat suara pada 14 Februari 2024 mendatang. 


Sosilisasi Bawaslu ke PLBN Motamasin yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dilakukan di Ruang Serbaguna PLBN Motamasin pada Senin, 11 Desember 2023 10.00 – 13.00 WITA. 


Narasumber dalam sosilisasi tersebut adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Kobalima Timur/ Kordiv SDMO, Gregorius Ulu Luan; dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Servince Marselina Moru. 


Kepala PLBN Motamasin, Reynold Uran merespons hal tersebut dengan mengimbau seluruh komponen ASN yang berada di PLBN Motamasin untuk bersikap netral dan tetap menjalankan profesionalitas kerja. 


Imbauan ini juga tidak hanya diberikan kepada pegawai BNPP yang bertugas di PLBN seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. 


"Melalui sosialisasi ini kami diingatkan tentang kewajiban untuk bersikap netral. BNPP sebagai penjaga netralitas ASN di PLBN Motamasin diminta untuk berhati-hati dalam bertindak," jelas Reynold. 


Ia juga menjelaskan, sosialisasi ini menegaskan bahwa, netralitas berlaku semua pegawai di lingkungan PLBN Motamasin, termasuk PNS, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan Non PNS. 


Menurut dia, Bawaslu akan menyoroti adanya sanksi bagi ASN yang tidak mematuhi netralitas, dengan peringatan khusus terkait penggunaan media sosial di era digital saat ini.


"Menekankan bahwa tidak ada yang boleh terlibat dalam kegiatan kampanye," pungkasnya. 


Sebagai informasi, menuju puncak pesta demokrasi, saat ini masyarakat Indonesia sedang memasuki jadwal kampanye Pemilu pertemuan terbatas, tatap muka dan lain-lain yang terjadwal pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2023.


Selanjutnya, yaitu kampanye rapat umum, iklan, media dan lainnya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024; dan dilanjutkan dengan masa tenang pada tanggal 11 Februari sampai 13 Februari 2024.


Penulis : Andreas Iknatius 

Editor : Binsar Marulitua 

Share

Kategori Berita

Berita BNPP

1162

PLBN

744

Berita Nasional

70

Berita Perbatasan

253

Pers Rilis

41

Berita Utama

725

Berita Terbaru

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/ee1c951b-3f12-4d89-93ba-82676e8451d5.jpeg

PLBN Motaain Hadirkan Pasar Murah dan Samsat Keliling, Masyarakat Perbatasan Sambut Antusias

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/54316da1-4658-4583-8ec8-2707643a9168.jpeg

PLBN Skouw Gagalkan Upaya Pembawaan Amunisi oleh Pelintas Asal Papua Nugini

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/3dd44e6f-d500-4ee0-b4bd-7c5b6b068480.jpeg

Program Kerja 2026 dan Akuntabilitas Anggaran Jadi Fokus BNPP RI dalam RDP Komisi II DPR RI

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/d6ce9171-5217-46ad-97c0-2361326a85cf.jpeg

Arus Balik Lebaran 1447 H di PLBN Skouw Melandai, Posko Kesehatan Tetap Siaga hingga Akhir Maret

https://apibackend.bnpp.go.id/images/news/05ae27f5-2b50-4796-901c-bf544a1e0331.jpeg

PLBN Jagoi Babang Terima Kunjungan Panglima Tentera Darat Malaysia, Perkuat Koordinasi Pengamanan Perbatasan

Berita Terkait
Logo BNPP

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)

Location Icon

Jl. Kebon Sirih No.31A, RT.1/RW.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Phone Icon

021-31924491

Email Icon

info@bnpp.go.id

White Facebook Icon
White Twitter Icon
White Instagram Icon
White Tiktok Icon
White Youtube Icon

© Badan Nasional Pengelola Perbatasan - 2026