JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) mengutus delegasi untuk mengikuti Pertemuan Joint Border Committee (JBC) ke-38 antara Republik Indonesia dan Papua Nugini (PNG). Pertemuan ini berlangsung pada 17-20 Desember 2024, bertempat di Hotel Ciputra Jakarta.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat, Ismawan Harjono dan Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Lintas Batas Negara (Tasbara), Budi Setyono. Kedua pejabat tersebut didampingi oleh Pejabat Fungsional masing-masing Asisten Deputi.

Persidangan ke-38 JBC RI-PNG dibuka oleh Ketua Forum JBC RI-PNG, Pelaksana Harian Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran DTM. Dalam sambutannya, Dr. Amran menyampaikan harapan agar pertemuan ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kedua negara. 

“Kami menyambut delegasi PNG dengan senang hati dan berharap pertemuan ini berlangsung sesuai agenda sehingga menghasilkan keputusan yang dapat dilaksanakan sebagai komitmen bersama,” jelasnya.

Acara pembukaan diakhiri dengan tukar cinderamata antara delegasi RI dan PNG. Selanjutnya, persidangan resmi dimulai dengan agenda pembahasan laporan tahunan, evaluasi pengaturan lintas batas tradisional, serta pembahasan perjanjian lintas batas tahun 2013.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi:

-Laporan Tahunan Border Liaison Meeting (BLM)

Laporan hasil sidang ke-18 BLM 2024 yang dilaksanakan pada 9-10 Desember 2024 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, disetujui oleh kedua belah pihak.

-Laporan Tahunan Joint Sub-Committee ke-24

Pembahasan ini meliputi urusan keamanan di perbatasan yang telah disepakati dalam sidang JSC-SM ke-24 pada 5-6 Desember 2024 di Bali.

-Laporan Tahunan Joint Technical Sub-Committee ke-36

Fokus pada survei, demarkasi, dan pemetaan di area perbatasan. Kedua belah pihak menyetujui hasil laporan ini.

-Review Pengaturan Khusus Perbatasan 1993

Pemerintah Indonesia membahas finalisasi posisi terkait dinamika di lapangan untuk disampaikan dalam Technical Working Group (TWG).

-Basic Border Agreement (BBA)

Pemerintah RI menilai belum adanya urgensi untuk memisahkan border trade dan border crossing sebagai revisi dari pengaturan tahun 1993.

Selain laporan tahunan, pertemuan ini juga membahas beberapa Memorandum of Understanding (MoU) yang masih dalam proses, antara lain:

-MoU terkait pergerakan bus dan kargo lintas batas.

-MoU tentang penambahan patok batas (Densification of Boundary Pillars).

Isu lainnya meliputi identifikasi penduduk di perbatasan, penanganan aktivitas ilegal di wilayah perairan RI-PNG, serta usulan pembangunan kantor konsulat RI di Daru/Kingua dan konsulat PNG di Merauke, Papua Selatan.

Asisten Deputi Tasbara, Budi Setyono, menyampaikan hasil persidangan di tuangkan dalam Record of Discussion (RoD) Pertemuan JBC ke-38 ditandatangani co chair kedua pihak. “Rencana pelaksanaan JBC tahun depan 2025 sebagai laporan perkembangan pelaksanaan kesepakatan tahun ini, akan dilaksanakan di Papua Nugini,” jelas Budi.

Lebih lanjut Budi menjelaskan akan mengawal kesepakatan yang terkait lintas batas negara seperti penyusunan SOP angkutan penumpang lintas negara, penguatan tata kelola di PLB Waris, Keerom, dan memberikan masukan bahan Reviu Special Arragement 1993.

Delegasi PNG dipimpin oleh Mr. Philip Leo, Secretary of Department of Provincial and Local-Level Government Affairs PNG. Sementara delegasi Indonesia dipimpin Plh Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, didukung anggota delegasi dari kementerian dan lembaga terkiat Kemenlu, BNPP, Kemenkopolhukam, TNI, BIN, Kementerian PUPR, kementerian perhubungan, kementerian perdagangan, Pemerintah Provinsi Papua, KBRI Port Moresby, PNG serta Konsulat RI di Vanimo.

Dengan berbagai isu penting yang dibahas, pertemuan JBC ke-38 ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini, khususnya dalam pengelolaan perbatasan yang aman dan tertib.

Penulis: Sulva Suardi

Editor: Muslikhin