Sanggau, Kalimantan Barat - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong memfasilitasi pelaksanaan Forum Pelatihan Penguatan Kapasitas SDM Multi Stakeholder untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Kamis (6/11/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan berbagai instansi lintas sektor di kawasan PLBN Entikong. 

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan agar mampu memahami serta menanggulangi permasalahan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) yang terus menjadi perhatian bersama.

Kegiatan pelatihan tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, yakni Kepala BP3MI Kalimantan Barat Ahmad Fadlin, Kepala PLBN Entikong Teguh Priyadi, serta Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah Kemenko Polhukam Elvina Suryani.

Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga yang terlibat langsung dalam pelayanan dan perlindungan PMI. 

“Kami mencatat bahwa sejak tahun 2023 hingga Oktober 2025 terjadi peningkatan jumlah pemulangan PMI Bermasalah melalui jalur deportasi. Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperkuat peran pencegahan sejak dari daerah asal,” ujar Teguh.

Menurutnya, ada tiga langkah utama yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan. Pertama, perlu digencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah pelosok, agar lebih memahami prosedur keberangkatan resmi. 

"Kemudian, pengawasan terhadap calon PMI harus diperketat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, jalur tidak resmi perlu dijaga lebih ketat melalui optimalisasi peran gugus tugas TPPO di daerah,” jelasnya.

Selain itu, Teguh juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk meminimalisir praktik perdagangan orang yang kini semakin kompleks karena pemanfaatan teknologi dan media digital. 

Dalam paparannya, Ahmad Fadlin menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan PMI hingga ke tingkat desa. 

“Salah satu bentuk nyata dari upaya ini diwujudkan melalui program Desa Migran Emas. Hingga kini, KP2MI telah meresmikan 25 Desa Migran Emas di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai langkah strategis memperkuat pelindungan PMI,” ujarnya.

Sementara itu, Elvina Suryani mengingatkan bahwa ancaman perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja semakin beragam. 

“Ada WNI atau PMI yang secara sadar bekerja di sektor berisiko tinggi seperti online scam atau judi daring. Bahkan, sebagian beralih dari korban menjadi pelaku dengan mengajak orang lain melakukan aktivitas berisiko TPPO,” ungkapnya.

Elvina juga memaparkan langkah konkret pencegahan TPPO, meliputi sosialisasi dan edukasi di tingkat desa, penguatan sistem interoperabilitas data antarinstansi, serta penegakan hukum berbasis koordinasi lintas sektor yang menyeluruh.

Dengan terlaksananya pelatihan ini, PLBN Entikong menunjukkan komitmen kuat dalam menjadi garda terdepan perlindungan dan pelayanan bagi para pekerja migran. 

Melalui kolaborasi dan peningkatan kapasitas bersama, diharapkan para pemangku kepentingan dapat berperan aktif menciptakan ekosistem migrasi yang aman, legal, dan bermartabat.

Penulis: Erika Barus

Editor: Bagas R