SANGGAU – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (20/11/2024). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Wisma Indonesia PLBN Entikong mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

FKP merupakan agenda perdana yang digelar di PLBN Entikong, sekaligus yang pertama di PLBN Indonesia. Forum ini dirancang untuk mengevaluasi pelayanan lintas batas negara, mengidentifikasi masalah, serta menemukan strategi guna meningkatkan kualitas layanan.

Dalam sambutannya, Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah dialog antara penyelenggara dan publik. “FKP ini merupakan langkah strategis untuk mendengar langsung aspirasi dan masukan dari masyarakat pengguna jasa, stakeholders, serta pihak terkait lainnya. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan lintas batas terus meningkat seiring dengan kebutuhan zaman,” ujar Teguh.

Penyelenggaraan FKP ini didasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut, diamanatkan bahwa forum konsultasi publik wajib digelar oleh unit pelayanan publik untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Hasil forum ini harus dituangkan dalam berita acara dan laporan yang dilaporkan kepada Menteri PANRB.

Acara ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Teguh Priyadi selaku Kepala PLBN Entikong, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, serta seorang akademisi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta yang memaparkan materi secara daring. Selain itu, forum ini juga diikuti secara daring oleh Kepala PLBN dari berbagai daerah di Indonesia.

FKP ini turut melibatkan stakeholders PLBN Entikong, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), rekan media, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat pengguna jasa PLBN.

PLBN Entikong, sebagai salah satu pos lintas batas dengan jumlah pelintas terbanyak di Indonesia, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan. Salah satu inovasi yang dikenalkan adalah Campsite PLBN Entikong, sebuah kanal informasi yang berfungsi untuk menampung pengaduan, saran, masukan, serta kritik dari masyarakat.

“Kami juga telah mengimplementasikan Kartu Inventaris Ruangan Digital (KIR Digital) serta sistem barcode untuk pemeliharaan fasilitas seperti air conditioning (AC) di seluruh kawasan PLBN,” jelas Teguh.

Tidak hanya itu, penataan parkir kendaraan bagi masyarakat maupun petugas PLBN menjadi perhatian penting untuk menciptakan kelancaran arus lintas batas.

“Kami ingin memastikan seluruh fasilitas di PLBN Entikong berjalan optimal. Data lintas batas negara yang terintegrasi juga menjadi fokus kami, sehingga memudahkan stakeholders dalam mengambil keputusan yang berbasis data,” tambahnya.

Teguh berharap Forum Konsultasi Publik dapat rutin digelar agar isu-isu krusial dapat terus dibahas. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-stakeholders dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan lintas batas negara.

“FKP ini bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik. Sinergitas dengan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, akan menjadi kunci suksesnya peningkatan kualitas pelayanan PLBN,” ujar Teguh.

Lebih lanjut, PLBN Entikong juga ditetapkan sebagai pilot project pengembangan sistem Autogate yang akan diberlakukan pada tahun 2025. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan dan mempermudah mobilitas pelintas batas.

PLBN Entikong menjadi contoh dalam hal pengelolaan lintas batas negara di Indonesia. Inovasi yang dihadirkan, seperti Campsite dan sistem autogate, menunjukkan visi yang jelas dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan.

“Ke depannya, kami ingin menjadikan PLBN Entikong sebagai model bagi PLBN lainnya di Indonesia. Dengan data dan sistem informasi yang terintegrasi, seluruh pihak akan mendapatkan manfaat, baik dari sisi pelayanan maupun pengawasan,” tutup Teguh.

Penulis: Erika Barus

Editor: Muslikhin