Belu, Nusa Tenggara Timur - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menggelar Forum Koordinasi Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama organisasi masyarakat Laskar Tulakadi 88 pada, Kamis (6/11/2025). 

Forum ini menjadi langkah strategis dalam menata aktivitas pelaku usaha informal seperti porter, ojek, rental mobil, dan broker yang beroperasi di kawasan PLBN Motaain.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, didampingi jajaran pengelola PLBN serta perwakilan dari Laskar Tulakadi 88. 

Dalam arahannya, Rika menegaskan pentingnya penataan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan agar lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan lintas batas.

“Tujuan utama dari pembahasan PKS ini adalah untuk menciptakan keteraturan dan kepastian bagi para pelaku usaha informal di kawasan PLBN Motaain, sehingga pelayanan kepada pelintas dapat berjalan tertib, aman, dan nyaman,” ujar Rika.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kerja sama ini diharapkan mampu meminimalisir potensi gesekan seperti perebutan pelanggan, perselisihan tarif, serta keberadaan parkir liar. 

Selain itu, langkah ini juga akan memperkuat citra positif PLBN Motaain sebagai kawasan perbatasan yang representatif dan berdaya saing.

Dalam forum tersebut, kedua pihak menyepakati beberapa poin penting yang tertuang dalam draft PKS, antara lain pembatasan jumlah pelaku usaha informal yang beroperasi di kawasan PLBN. 

Berdasarkan kesepakatan, jumlah maksimal yang diperbolehkan beroperasi setiap hari terdiri dari 10 unit jasa rental mobil, 50 unit ojek motor, 15 porter di jalur keberangkatan, 15 porter di jalur kedatangan, serta masing-masing 10 orang broker di jalur keberangkatan dan kedatangan.

Sementara itu, penetapan tarif jasa masih dalam tahap pembahasan dengan prinsip keadilan dan transparansi. 

“Kami ingin agar tarif yang diberlakukan tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Harapannya, pelintas tidak perlu mencari jasa di luar kawasan PLBN,” tutur Rika.

Perwakilan Laskar Tulakadi 88 menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen menertibkan seluruh anggotanya. Mereka juga menyiapkan pool kendaraan resmi di luar kawasan PLBN untuk jasa rental mobil, serta melakukan simulasi operasional bagi jasa ojek dengan melibatkan sekitar 50–80 unit dari masyarakat Desa Silawan.

Sebagai tindak lanjut, disepakati akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha informal di bawah naungan Laskar Tulakadi 88. 

Dalam waktu dekat, akan digelar kegiatan launching dan pengesahan resmi pelaku usaha berbasis kemitraan yang direncanakan dihadiri oleh Bupati Belu.

PLBN Motaain juga akan menyiapkan booth informasi resmi di area PLBN yang memuat daftar pelaku usaha, tarif jasa, serta dikelola oleh admin Laskar Tulakadi 88 dengan dukungan pihak keamanan.

Menutup kegiatan tersebut, Rika menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya tentang penataan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat perbatasan.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat lokal, khususnya di sekitar PLBN Motaain, dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung dari aktivitas perbatasan. Dengan pengelolaan yang tertib, semua pihak akan diuntungkan,” ungkapnya.

Melalui sinergi dengan Laskar Tulakadi 88, PLBN Motaain menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi etalase wajah Indonesia di wilayah perbatasan.

Penulis: Yohanes M.V. Uran

Editor: Bagas R