Merauke, Papua Selatan - Upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini semakin nyata dengan diresmikannya Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) Suku Kanum, yang digelar di halaman rumah Daud Ndimar (Tete Raja) tak jauh dari Pasar PLBN Sota Zona Penunjang pada, Rabu (3/9/2025).

Peresmian BUMMA ini mendapat dukungan luas dengan hadirnya berbagai pihak, termasuk Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan mewakili Gubernur Papua Selatan Michael Gomar, Kepala PLBN Sota Mathilda B. Pusung, Ketua Dewan Pembina BUMMA Nasional Abdon Nababan, serta para tokoh adat Suku Kanum dan Suku Namblong.

Acara diawali dengan tarian adat penyambutan khas Kanum yang penuh makna sebagai wujud penghormatan. Prosesi dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, doa bersama, dan sambutan dari para tokoh adat maupun pemerintah.

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Suku Kanum, Yeremia Ndimar, menyampaikan harapan besar agar pemerintah provinsi dan kabupaten lebih memperhatikan masyarakat adat. 

“Kami ingin Suku Kanum bisa berdiri sendiri, mandiri, dan tidak lagi berada dalam bayang-bayang suku lain. Kami juga berharap perhatian lebih di bidang ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Yeremia.

Senada, Ketua Dewan Pembina BUMMA Nasional Abdon Nababan menegaskan bahwa keberadaan BUMMA menjadi langkah strategis untuk mengelola sumber daya adat secara berdaulat. 

“BUMMA hadir untuk membantu masyarakat adat memajukan kesejahteraan dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Yayasan 3M (Menoken Membumi Membumma) juga akan mendampingi proses ini,” jelas Abdon.

Sementara itu, Michael Gomar menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pembentukan BUMMA. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas adat. 

“Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mendukung program-program BUMMA, termasuk pengelolaan Dana Desa agar benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat adat hingga ke akar rumput,” kata Michael Gomar.

Kepala PLBN Sota, Mathilda B. Pusung, yang turut hadir dalam peresmian ini, menyampaikan apresiasinya atas lahirnya BUMMA Suku Kanum. 

“BUMMA menjadi bukti nyata bahwa masyarakat adat di perbatasan mampu bangkit dan mengelola potensi mereka secara mandiri. PLBN Sota mendukung penuh inisiatif ini karena selaras dengan semangat kemandirian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan,” ujarnya.

Mathilda juga menambahkan, menurutnya, pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal adalah jalan terbaik untuk memperkuat identitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Setelah prosesi peresmian, acara dilanjutkan dengan diskusi terbuka antara masyarakat adat, pemerintah, dan pengurus BUMMA. Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi awal untuk langkah kerja BUMMA Suku Kanum, termasuk program prioritas dalam bidang ekonomi produktif dan pemberdayaan komunitas.

Deklarasi BUMMA Suku Kanum bukan hanya menjadi momentum bersejarah, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masyarakat adat di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini. 

Dengan dukungan berbagai pihak, PLBN Sota berharap agar BUMMA mampu mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan budaya dan identitas Suku Kanum.

Penulis: Aris

Editor: Bagas R