JAKARTA - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, ada sekurangnya 3 tolak ukur dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Tiga tolok ukur tersebut adalah tingkat kecerdasan yang dicerminkan tingkat pendidikan yang tinggi. Yang kedua kesehatan masyarakat perbatasan negara dengan angka hidup yang tinggi dengan tidak ada tingkat stunting. Tolak ukur ketiga adalah tersedianya lapangan kerja yang memadai. 

"Yang ketiga, kesejahteraan atau dompetnya tebel. Harus ada lapangan pekerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan," ungkap Zudan dalam diskusi bersama awak media massa di Kantor Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta Pusat, Senin, (4/12/2023). 

Zudan menjelaskan, Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste yang luas total jaraknya kurang lebih mencapai 3.151 kilometer.

Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini yang dipisahkan batas laut kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE). 

"Wilayah menjadi fokus kinerja BNPP cukup luas dari Sabang sampai Merauke bersama wilayah perairan dan Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT)," terang Zudan. 

Ia juga juga menjelaskan, BNPP dalam melaksanakan tugas di kawasan perbatasan negara menjadi koordinator pembangunan kawasan perbatasan negara beranggotakan 27 kementerian dan lembaga.

Seperti penyediaan air minum dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR); menyiapkan akses konektivitas internet dengan mencari titik yang tepat untuk berdirinya layanan Base Tranceiver Station (BTS) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Selanjutnya menyiapkan berdirinya rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menyipakan PAUD, TK, SD, SMP, SMA bersama guru dan tenaga pengajar lainnya. Selanjutnya infrastruktur akses jalan, perumahan dan termasuk dengan pembanguna Pos Lintas batasa Negara juga Kemen PUPR. 

"Banyak sekali k/l yang kita koordinasikan. Ini tentunya membutuhkan effort-effort yang luar biasa. Total Anggaran PBWN-KP Tahun 2023 Rp7.717.285.968.789," tutur Zudan. 

Zudan juga mengutarakan, dalam kinerja internal BNPP ada fungsi eksekusi yang terdapat pada 3 kedeputian BNPP, yakni Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan. 

Selanjutnya, Sekretariat Tetap BNPP menjalankan fungsi supporting dukungan sumber daya manusia, menyediakan perangkat hukum yang disusun bersama, mengalokasikan anggaran. "Termasuk menata kepegawaian di 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersedia. Ada potensi tambang, potensi tambang, potensi ikan, potensi budi daya laut, potensi hutan. Banyak sekali hall-hal yang terus kita kerjakan," pungkas Zudan. 

*(Humas BNPP)*