JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel, menegaskan akan ikut mengawal pembangunan perbatasan negara agar dapat terus merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia. 

Rachmat mengaku terdapat kebanggaan dan kehormatan di perbatasan negara. Alasan inilah yang membuat Rachmat berkenan mengawal pembangunan daerah perbatasan negara.

"Sebagai pimpinan DPR tentu karna tadi ada kebanggaan ada kehormatan di situ, tentu saya akan terus mengawal pembangunan dari pada di daerah perbatasan ini sendiri," ujarnya di Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Rachmat meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang mengoordinasikan pengelolaan perbatasan negara bersama 27 Kementerian/Lembaga dan Gubernur yang memiliki wilayah perbatasan, dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu dibantu.

"Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke saya apa yang harus didukung agar ini jalan di DPR, supaya anggarannya bisa kita perjuangkan, karena ini penting sekali," pungkasnya.

Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 diselenggarakan oleh BNPP. Turut hadir di acara ini yaitu Ketua Pengarah BNPP yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dan Kepala BNPP, yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito karnavian. 

Selain itu rapat juga diikuti oleh perwakilan dari K/L yang menjadi anggota BNPP dan mitra kerja BNPP dalam menggerakkan pembangunan di kawasan perbatasan. Turut hadir secara luring dan daring para gubernur, bupati, wali kota hingga camat di kawasan perbatasan serta perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi dan BPPD Kabupaten bersama unit lainnya yang menangani kawasan perbatasan negara.

Sementara itu, hadir sebagai narasumber pejabat dari Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR); Kementerian Perhubungan (Kemenhub); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek); dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

(Humas BNPP)