JAKARTA - Dalam meningkatkan peran camat di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Kawasan Perbatasan Tahun 2024 di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Rakor Camat Perbatasan tahun 2024 ini merupakan wujud dukungan terhadap visi dan misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto yang digelar selama 3 (tiga) hari dengan menghasilkan rekomendasi penting yang menjadi perhatian serta perlu ditindaklanjuti. Butir-butir rekomendasi dimaksud dibacakan oleh  Pelaksana Harian (Plh) Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Sriyanto, pada acara Penutupan.

Diantaranya, bahwa pelaksanaan Rakor ini merupakan respon terhadap tujuh agenda program 100 hari pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seluruh perwakilan Kepala BPPD, Kepala bagian yang menangani perbatasan, Camat Kawasan Perbatasan yang hadir bersepakat dan berkomitmen untuk mensukseskan visi misi Asta Cita dan tujuh program 100 hari pertama Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto," tegasnya.

Selanjutnya, para Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD), Kepala Bagian yang menangani perbatasan, dan para Camat yang hadir dalam Rakor Camat untuk segera memfasilitasi, menyusun, dan menyampaikan data-data yang terkait dengan program 100 hari Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto

Adapun data yang diperlukan dalam rangka mendukung program 100 hari Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, meliputi Data jumlah warga untuk program “Makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, Balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan baik umum maupun kejuruan.

Kemudian, Data jumlah warga untuk program “Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang; Data jumlah warga untuk program “Penuntasan Tuberkulosis; Data sekolah dasar dan menengah untuk program “Renovasi Sekolah”, yang mencakup renovasi ruang kelas furniture dan mandi, cuci, kakus (MCK).

Serta, Data-data pertanian untuk program “Lumbung pangan nasional, daerah dan desa”. Untuk intensifikasi seluas 80.000 ha, dan ekstensifikasi (cetak sawah) 150.000 ha. 

Sejalan dengan hal tersebut dalam Rakor Camat perbatasan, Sriyanto juga menyampaikan, bahwa Camat berperan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dan Desa. 

"Oleh karena itu, dalam mendukung Visi Misi Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto tentang 'Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan', perlu untuk terus adanya peningkatan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan dan desa," pungkasnya.

Rekomendasi lainnya, yakni terkait dengan tugas dan fungsi Camat di kawasan perbatasan sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

"Dimana Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian," jelasnya.

Sriyanto melanjutkan, bahwa pemenuhan pembangunan fisik sarana dan prasarana pemerintahan baik sarpras utama maupun sarpras pendukung juga perlu untuk diakomodir. Selanjutnya, ia juga menjelaskan, bahwa daerah perlu segera untuk menyelesaikan data atau mengirimkan data terkait kebutuhan, sehingga hal tersebut dapat segera difasilitasi.

"Sebagai garda terdepan di kawasan perbatasan, Camat memiliki tugas tampung tantra, sehingga dipandang perlu adanya sebuah forum atau pertemuan yang melibatkan Bupati, Sekretaris Daerah dan OPD terkait bersama Camat mengenai kesepahaman tentang kawasan perbatasan. Hal ini juga menjadi bahan perhatian serta rekomendasi dari Rakor Camat perbatasan," katanya.

Perlu menjadi perhatian juga, lanjut Sriyanto, bahwa Camat dapat berperan dalam beberapa hal antara lain memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.

"Rekomendasi lainnya yang menjadi perhatian serta perlu adanya tindak lanjut dari Rakor Camat perbatasan, yakni mengenai peningkatan kapasitas aparatur kecamatan yang tidak saja dalam konteks mendukung tugas dan fungsi, tetapi juga dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat," terangnya.

Kemudian, Sriyanto menuturkan, bahwa perlunya pengalokasian Dana Afirmasi untuk Kawasan perbatasan yang bersumber dari APBN dan APBD untuk menghasilkan output dan outcome kinerja yang maksimal sebagai bagian dari kedaulatan negara.

Untuk diketahui, dalam Rakor Camat perbatasan ini turut dihadirkan 12 narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga mitra Keasdepan BNPP RI, serta hadir secara langsung sebanyak 185 orang peserta yang terdiri dari BPPD atau bagian yang menangani perbatasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat kawasan perbatasan, serta pegawai maupun pejabat Keasdepan dan Biro di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP)