JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mendapat perhatian besar dari Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) mengenai kondisi dan permasalahan perbatasan negara yang digelar pada, Senin (1/12/2025).

Dalam forum yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, pembahasan mengerucut pada satu isu strategis, mengenai urgensi penyusunan Grand Design pengelolaan perbatasan Indonesia.

Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI. RDP ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus.

Adapun rapat digelar sebagai forum pendalaman terhadap berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi di wilayah perbatasan negara. 

Dalam kesempatan tersebut, BNPP RI menerima langsung masukan dari Tim Panja Komisi II DPR RI terkait konsep pengelolaan kawasan perbatasan ke depan. 

Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perlunya Grand Design yang mampu menyatukan arah kebijakan pembangunan perbatasan secara komprehensif, strategis, dan berorientasi jangka panjang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menekankan agar BNPP RI dapat menyusun kerangka besar pengembangan kawasan perbatasan, mulai dari peningkatan pelayanan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, Security), penguatan kawasan ekonomi khusus, hingga diplomasi penyelesaian batas negara.

“Kami di Komisi II berharap adanya sebuah grand design strategis untuk sepuluh tahun ke depan. Masalah perbatasan yang diselesaikan seperti apa? Misalnya masalah soal transaksi ilegal, penguatan CIQS, termasuk kawasan ekonomi khusus di kawasan perbatasan menjadi sangat penting," ujar Dede Yusuf.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam melihat perbatasan negara. Menurutnya, wilayah perbatasan harus ditempatkan sebagai beranda depan NKRI sehingga tata kelolanya harus bersifat holistik.

“Apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial,” tegas Deddy.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa tata kelola perbatasan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Kami membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk menyelesaikan batas negara, memperkuat mekanisme lintas batas, serta mengoordinasikan penyelesaian segmen batas yang belum disepakati,” ujar Komjen Pol. Makhruzi.

Ia juga menyoroti urgensi percepatan penyelesaian dampak penegasan batas di Sebatik, Sinapad, dan Simantipal, serta perlunya dukungan payung hukum dan alokasi anggaran yang memadai untuk memperkuat peran BNPP RI dalam mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan.

Lebih lanjut, Makhruzi Rahman menekankan pentingnya percepatan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru sebagai langkah strategis untuk menekan perlintasan melalui Jalur Tidak Resmi (JTR) yang masih marak terjadi.

“Pembangunan 11 PLBN segera diwujudkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan,” jelasnya.

Sebagai penutup, Makhruzi menegaskan komitmen BNPP RI untuk terus memperkuat arah pembangunan perbatasan melalui penyusunan Grand Design yang terukur, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan adanya dorongan kuat dari Komisi II DPR RI, BNPP RI optimistis bahwa percepatan transformasi pengelolaan perbatasan dapat diwujudkan. Sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan pembangunan infrastruktur strategis diyakini menjadi kunci dalam menghadirkan perbatasan negara yang aman, produktif, dan berdaya saing.

(Humas BNPP RI)