JAKARTA - Asisten Deputi Infrastruktur Fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Kesesuaian Rencana Aksi dengan Rencana Induk Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan pada Jumat, 13 Desember 2024. 

Rapat yang berlangsung secara hybrid ini diadakan di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor BNPP, Jakarta Pusat itu dipimpin Asisten Deputi Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Bakri Siddiq.

Turut hadir dalam forum ini Asisten Deputi Infrastruktur Ekokesra serta sejumlah narasumber dari berbagai kementerian, antara lain Chandra Apriyanto (Koordinator Analisa dan Evaluasi Transportasi Penunjang, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan), Eko Supriyatin (Sub Koordinator Kelompok Substansi Program Kerjasama Lintas K/L dan Mitra Pembangunan, Kementerian Desa PDT), Syauqi Kamal.

Kemudian ada Kasubdit Perencana Teknis Direktorat Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan Astuti Koos Wardhani (Ketua Tim Perencana Teknis Pembangunan Jembatan Wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Kementerian PUPR). Hadir pula para perencana ahli dan staf dari Kedeputian III BNPP.

Dalam sambutannya, Asisten Deputi Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Bakri Siddiq menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2020-2024. 

Fokus utama pembahasan mencakup capaian program/kegiatan infrastruktur fisik, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa PDT.

“Rapat ini penting sebagai wujud evaluasi terhadap program yang telah direncanakan, baik yang sudah maupun belum terealisasi. Kami berharap ada langkah strategis yang dapat disusun untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Bakri Siddiq.

Dalam forum tersebut, beberapa capaian dan kendala pembangunan infrastruktur fisik di kawasan perbatasan dipaparkan secara mendetail. Adapun pokok-pokok pembahasannya meliputi:

-Program Kementerian PUPR

Dari total 39 program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Induk PBWN-KP, tercatat 17 kegiatan telah terlaksana, sementara 22 kegiatan lainnya belum terealisasi hingga tahun 2024.

-Program Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan melaporkan adanya 48 program/kegiatan. Sebanyak 16 kegiatan telah terlaksana, sedangkan 32 kegiatan masih tertunda.

-Program Kementerian Desa PDT

Kementerian Desa PDT mencatat kemajuan signifikan dengan total 88 program/kegiatan. Dari jumlah tersebut, 84 kegiatan telah terlaksana, sementara 4 kegiatan masih belum terealisasi.

Selain itu, disampaikan perkembangan pembangunan jalan perbatasan di lima provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Berikut rincian kondisi jalan perbatasan hingga akhir tahun 2024:

1. Provinsi Kalimantan Barat: Total panjang jalan 807,36 km, dengan kondisi jalan meliputi tanah (241,995 km), agregat (162 km), dan aspal (503,363 km).

2. Provinsi Kalimantan Utara: Total panjang jalan 984,13 km, dengan kondisi belum tembus (43,35 km), tanah (850,33 km), agregat (24,9 km), dan aspal (65,55 km).

3. Provinsi Kalimantan Timur: Total panjang jalan 491,3 km, dengan kondisi tanah (219,14 km), agregat (136,54 km), dan aspal (130,81 km).

4. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Total panjang jalan 179,20 km, seluruhnya telah beraspal.

5. Provinsi Papua: Total panjang jalan 1.102,76 km, dengan kondisi belum tembus (151,38 km), tanah (176,94 km), agregat (0 km), dan aspal (774,44 km).

Dalam diskusi, sejumlah kendala juga diungkapkan. Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Kali Bian yang realisasi fisiknya baru mencapai 69,70 persen akibat terkendala kondisi pasang surut dan arus sungai yang ekstrem.

“Kami menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama kondisi geografis dan iklim yang sulit diprediksi. Pembangunan Jembatan Kali Bian masih dalam proses usulan perpanjangan izin kontrak tahun jamak kepada Menteri PUPR,” jelas Syauqi Kamal dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Sementara itu, Kementerian Desa PDT memaparkan capaian beberapa program strategis, di antaranya:

-Pembangunan jalan desa strategis sepanjang 170 km,

-Pengadaan moda darat sebanyak 60 unit,

-Pengadaan moda perairan sebanyak 11 unit,

-Pembangunan dermaga rakyat sebanyak 3 unit, dan

-Pembangunan jembatan gantung sebanyak 2 unit.

Namun, kendala di lapangan seperti keterbatasan anggaran dan aksesibilitas masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Menutup rapat, Bakri Siddiq menekankan pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Ia meminta semua pihak untuk meningkatkan koordinasi guna memastikan target rencana aksi dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

“Kawasan perbatasan adalah beranda negara yang harus kita bangun dengan sebaik-baiknya. Percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ini akan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas, serta kesejahteraan masyarakat di perbatasan,” tuturnya.

Rapat ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengevaluasi sekaligus menyusun strategi percepatan pembangunan infrastruktur fisik, yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia.*

(Humas BNPP)

Editor: Muslikhin