Boven Digoel, Papua Selatan — Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan komitmennya dalam memperkuat kehadiran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan melalui kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis (5/2/2026).

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan serta menyerap aspirasi para petugas dan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG). 

Sekretaris BNPP RI didampingi Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Bupati Boven Digoel Roni Omba, serta Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa Jayaningsih.

Setibanya di PLBN Yetetkun, Komjen Pol. Makhruzi Rahman disambut langsung oleh Kepala PLBN Yetetkun Issak Mewed. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BNPP RI berdialog bersama para petugas CIQS, unsur kecamatan, kepala distrik, serta para kepala kampung di Distrik Ninati guna membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan.

Dalam sambutannya, Komjen Pol. Makhruzi menyampaikan bahwa PLBN Yetetkun saat ini berstatus sebagai PLBN tipe C dengan karakteristik perlintasan yang masih bersifat tradisional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan PLBN menjadi titik penting dalam penataan dan penertiban lintas batas negara ke depan.

“PLBN Yetetkun ini memang masih tipe C dan perlintasannya masih tradisional. Namun ke depan, dengan perkembangan zaman, kita berharap bisa meningkat tipenya. Prinsipnya, perlintasan-perlintasan lama yang sudah ada sejak dulu perlu kita arahkan dan fokuskan melalui PLBN ini,” ujar Makhruzi.

Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan menuju PLBN Yetetkun yang masih memerlukan perhatian serius, khususnya terkait jalan berbatu dan potensi longsor di sejumlah titik. Menurutnya, aksesibilitas yang memadai merupakan faktor krusial dalam mendukung aktivitas pelayanan lintas batas dan mobilitas masyarakat.

“Kondisi jalan ini menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah pusat, agar tetap terpelihara dengan baik. Tanpa akses yang layak, pelayanan di perbatasan tidak akan berjalan optimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekretaris BNPP RI mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas PLBN sebagai representasi kehadiran negara di wilayah perbatasan.

“PLBN ini adalah wajah negara. Walaupun berada di Yetetkun, ini adalah perwakilan negara di pusat. Kantor ini milik negara dan milik kita bersama, sehingga perlu dijaga dan dipelihara secara kolektif,” tegasnya.

Dalam rangka memperkuat fungsi sosial PLBN, Komjen Pol. Makhruzi juga membuka peluang pemanfaatan kawasan PLBN sebagai ruang kegiatan masyarakat, baik untuk kegiatan adat maupun keagamaan, selama tetap menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Selain itu, Sekretaris BNPP RI mengungkapkan rencana pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di PLBN Yetetkun sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perbatasan, khususnya di wilayah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“SPPG ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh ibu hamil, anak stunting, dan masyarakat yang membutuhkan. Kita ingin pelayanan pemenuhan gizi ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan,” jelasnya.

Aspirasi masyarakat turut disampaikan Kepala Kampung Yetetkun, Jeremias, yang menekankan kebutuhan mendesak terkait perumahan layak huni, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.

Ia juga mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. “Kehadiran TNI-Polri sangat membantu masyarakat kami sehingga kehidupan di Distrik Ninati dapat berjalan dengan aman dan tenteram,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Boven Digoel AKBP Wisnu Perdana menyoroti sejumlah tantangan strategis di kawasan perbatasan, di antaranya keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta meningkatnya ancaman peredaran narkotika lintas negara.

“Kebutuhan BBM masyarakat sangat tinggi, sementara kuota SPBU sangat terbatas. Selain itu, kami juga mencermati adanya pergeseran pola perdagangan ilegal di perbatasan yang kini mengarah pada barter ganja dengan bahan makanan,” ungkap AKBP Wisnu.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut berdampak serius terhadap generasi muda, bahkan telah menyasar anak-anak usia sekolah, sehingga memerlukan perhatian lintas sektor secara serius dan berkelanjutan.

Diketahui, kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Sekretaris BNPP RI di Papua Selatan, setelah sebelumnya menghadiri audiensi terkait kunjungan kerja Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Provinsi Papua bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Wakil Gubernur Papua.

Melalui kunjungan ke PLBN Yetetkun, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan, guna memastikan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi beranda terdepan negara, tetapi juga ruang hidup yang aman, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.

(Humas BNPP RI)