SENTUL - Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Siti Metrianda Akuan, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Penelusuran Tugu Pos yang diselenggarakan oleh Direktorat Pos, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Rakor ini dilangsungkan pada hari Rabu, 8 Mei 2024, di The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City, Bogor.

Dalam forum ini, Asdep Taslaud memaparkan beberapa aspek terkait pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan serta peran BNPP dalam menjaga keutuhan wilayah negara.

"Dalam mengelola perbatasan negara, BNPP bersinergi bersama dengan 27 Kementerian/Lembaga anggotanya, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Informatika. BNPP mengelola Batas Wilayah Negara dengan memperkuat upaya penegakan kedaulatan negara serta penegakan pertahanan dan keamanan negara & Kawasan Perbatasan dengan mendorong kesejahteraan melalui pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan pembangunan," ungkap Siti Metrianda.

Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, memiliki tugas yang besar dalam menetapkan dan mengelola batas-batas wilayahnya. Dengan garis pantai yang mencapai 108.000 km, negara ini telah menetapkan 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang menjadi titik dasar dalam menentukan batas maritim, termasuk batas teritorial dan yurisdiksi.

"PPKT adalah bagian penting dari kedaulatan negara. Dalam PPKT, terdapat beberapa sarana prasarana (sarpras) yang dibangun oleh Pemerintah untuk mengamankan keberadaan pulau dan menjadi simbol hadirnya negara," jelasnya.

Salah satu simbol kehadiran negara di PPKT adalah Tugu Pos Merah Putih. Bangunan ini, yang tinggi dan berwarna khas merah putih dengan informasi kode pos dan administrasi wilayahnya, telah menjadi ciri khas yang mudah dikenali dan sering dijadikan sebagai latar belakang dokumentasi kegiatan di pulau.

Namun, dalam rakor tersebut, Ketua Tim Kerja Pengelola Tata Usaha Direktorat Pos, Tjahyadi, mengungkapkan bahwa dari 95 Tugu Pos Merah Putih yang telah diinventarisasi oleh Kominfo pada tahun 2023, masih terdapat 9 tugu yang belum teridentifikasi secara langsung.

"Mengenai 9 tugu di PPKT yang masih belum teridentifikasi, kami mengharapkan adanya data dari BNPP yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi," ujar Tjahyadi.

Menanggapi permasalahan tersebut, Asdep Taslaud menyampaikan bahwa sebagian besar kondisi Tugu Pos Merah Putih perlu pemugaran kembali karena warnanya sudah tidak merah putih lagi, sehingga perlu dilakukan pengecatan ulang.

Ada juga Tugu Pos Merah Putih di PPKT yang sudah hilang karena abrasi tinggi, contohnya ada di Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumut dan di Pulau Deli Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

"Tugu-tugu yangg hilang tersebut mudah-mudahan dapat segera dibangun kembali dengan lokasi pembangunan dipilih posisi yang aman, lahan yang stabil serta terhindar dari abrasi laut," harapnya.

"Beberapa dari 9 lokasi tersebut sudah kami kunjungi dan perlu pemugaran kembali. Ini penting untuk memastikan Tugu Pos Merah Putih tetap menjadi simbol kehadiran negara yang kuat di perbatasan," tambahnya.

Kerjasama antara BNPP dan Kominfo dalam mengelola Tugu Pos Merah Putih merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan keberadaan dan keutuhan simbol kehadiran negara di wilayah terluar. 

Dengan terus memperkuat kerjasama ini, diharapkan bahwa Tugu Pos Merah Putih akan tetap menjadi lambang yang kokoh dari kedaulatan Indonesia di perbatasan wilayahnya

(Humas BNPP)

Penulis: Kartika

Editor: Muslikhin