JAKARTA - Salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi kawasan perbatasan laut kembali dibahas Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Pembahasan tersebut diselenggarakan di Orchardz Hotel Industri, Jakarta, Senin 6 November 2023. Rapat ini adalah langkah awal dalam penyusunan Bahan Masukan Rencana Aksi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut 2025. 

Acara ini dibuka langsung oleh Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan. 

Dalam sambutannya, Gutmen menyampaikan bahwa rapat ini merupakan momentum untuk menyusun bahan masukan usulan program kegiatan tahun 2025 di kabupaten/kota di kawasan perbatasan laut. Dengan sinergi antar kementerian, diharapkan program ini dapat diawasi dengan baik dan menjadi kekuatan utama dalam pengembangan wilayah perbatasan.

"Rapat hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 15 hingga 17 Februari 2023, yang digelar di Hotel Agria Bogor. Fokus utama rapat kali ini adalah konfirmasi Bahan Renaksi Tahun 2025," ujarnya. 

Para narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari Biro Perencanaan & Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf, Biro Perencanaan Kementerian Kelautan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian turut ambil bagian sebagai pihak yang memberikan masukan kritis.

Salah satu pembahasan utama dalam rapat ini kata Gutmen, adalah komitmen yang tetap diberikan oleh Kementerian mitra Asdep PKPL. "Meskipun dengan perubahan organisasi di Kementerian Pertanian sebagai dampak dari kebijakan pemerintah, kementerian-kementerian terkait tetap berkomitmen membangun sinergitas dan sinkronisasi dalam penyusunan draf Renaksi tahun 2025," tandasnya. 

Hal ini kata Dia sejalan dengan semangat untuk menciptakan program kegiatan dan anggaran yang berkelanjutan.

Perubahan Organisasi di Kementerian Pertanian

Perubahan organisasi di Kementerian Pertanian, seperti yang dipaparkan dalam rapat, menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan. Dampak dari terbitnya beberapa peraturan, seperti No 78 Tahun 2021 tentang BRIN dan Perpres No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, menjadi landasan bagi perubahan tersebut. 

"Meskipun demikian, sasaran strategis Kementerian Pertanian tetap fokus pada meningkatkan ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, nilai tambah komoditas pertanian, pemanfaatan teknologi dan inovasi pertanian, peningkatan kualitas SDM, dan efektivitas birokrasi," bebernya.

Kebijakan Pembangunan Kemenparekraf

Dalam konteks pembangunan, Kemenparekraf masih menitikberatkan pada pengembangan lima destinasi prioritas, termasuk Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. 

Sementara itu, kajian sedang dilakukan untuk pulau Morotai sebagai destinasi potensial berikutnya. Kemenparekraf berupaya menjaga momentum pengembangan pariwisata nasional melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Sektor Kelautan dan Perikanan

Pentingnya sektor kelautan dan perikanan dalam pengelolaan kawasan perbatasan juga mendapat perhatian khusus. Rencana aksi tahun 2025 di sektor ini mencakup berbagai program bantuan, penguatan pengawasan, pembangunan sarana perikanan, dan kelanjutan pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan. 

"Melalui alokasi dana hibah, termasuk bantuan dari pemerintah Jepang, diharapkan sektor ini dapat terus berkembang hingga periode 2025-2029," paparnya.

Dari hasil rapat, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Renaksi 2025 masih dalam tahap terbuka. Meskipun demikian, ada kecenderungan untuk melanjutkan dan menguatkan agenda-agenda sebelumnya. 

"Evaluasi terhadap capaian rendah menunjukkan bahwa masih terdapat lokasi sasaran yang belum terealisasi oleh kementerian pengampu. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal," tukasnya.

Rapat ini menjadi langkah awal yang signifikan dalam menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan potensi kawasan perbatasan laut. Sinergi antar kementerian dan peran aktif masyarakat diharapkan menjadi kunci utama keberhasilan program ini. 

"Seiring berjalanya waktu, semoga rencana aksi ini dapat menjadi katalisator bagi perkembangan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi di wilayah perbatasan laut Indonesia," pungkasnya.(Mul)

(Humas BNPP)