Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Pertemuan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang digelar pada 16–17 Oktober 2025 di Bangkok kembali menegaskan komitmen empat negara anggota untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan timur ASEAN. 

Forum ini bukan sekadar ajang diplomasi, melainkan instrumen strategis dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong kerja sama lintas batas yang inklusif dan berkelanjutan.¹

Tiga dekade sejak diluncurkan pada tahun 1994, BIMP-EAGA telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi subregional. Di bawah payung BIMP-EAGA Vision 2025, berbagai proyek strategis berhasil direalisasikan mulai dari peningkatan konektivitas hingga pengembangan investasi dan perdagangan lintas negara.

Namun demikian, di tengah laju pembangunan yang pesat di Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang perlu segera diatasi agar tidak tertinggal dalam arus integrasi ekonomi kawasan.

Kemajuan Tiga Negara Anggota

Malaysia menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam memperkuat infrastruktur konektivitas kawasan. Proyek Pan Borneo Highway Sarawak Paket 1 yang menghubungkan Teluk Melano hingga Sematan menjadi simbol nyata upaya negara ini memperlancar mobilitas barang dan orang di wilayah Sabah, Sarawak, dan Kalimantan.

Melalui keikutsertaannya dalam KTT BIMP-EAGA ke-15 di Labuan, Mei 2023, Malaysia juga menegaskan komitmen kuat terhadap konektivitas lintas batas dan integrasi ekonomi subregional.²

Sementara itu, Filipina tampil sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur di kawasan timur ASEAN. Tiga proyek prioritas, peningkatan Bandara Internasional General Santos, perluasan Pelabuhan Zamboanga, dan pembangunan Koridor Pembangunan Mindanao Barat menunjukkan agresivitas pembangunan negara ini.³

Bahkan, sebagai tuan rumah sekaligus Ketua KTT BIMP-EAGA ke-16 (Mei 2025), Filipina memperlihatkan kepemimpinan yang kuat dalam mempercepat realisasi agenda pembangunan bersama.

Sementara itu, Brunei Darussalam tidak kalah strategis perannya. Negara kecil ini menjadi jembatan diplomasi yang menjaga soliditas antaranggota. Perdana Menteri Brunei beberapa kali menegaskan pentingnya kerja sama lintas batas sebagai fondasi kemakmuran kawasan.⁴

Melalui perannya sebagai tuan rumah dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi, Brunei berkontribusi dalam menjaga arah kebijakan menuju capaian BIMP-EAGA Vision 2025.

Berdasarkan Midterm Review BIMP-EAGA Vision 2025, hingga pertengahan 2025 telah tercatat 72 proyek infrastruktur prioritas (Priority Infrastructure Projects/PIPs) dengan total nilai investasi mencapai USD 23,27 miliar, di mana sekitar 33 persen telah selesai.⁵

Proyek-proyek tersebut meliputi sektor transportasi, pariwisata, agribisnis, energi, hingga ekonomi digital. Sebagai panduan masa depan, forum ini juga mengadopsi BIMP-EAGA Vision 2035 sebagai arah strategis dekade berikutnya.

Posisi Indonesia: Antara Potensi dan Tantangan

Meskipun memiliki wilayah yang luas dan sumber daya melimpah, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural di wilayah BIMP-EAGA, terutama di Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan paling mendasar. Jalur transportasi darat antardaerah belum sepenuhnya terhubung, efisiensi pelabuhan masih rendah, serta konektivitas udara belum stabil akibat tingginya biaya operasional.⁷

Hal ini berdampak pada tingginya biaya logistik mencapai dua hingga tiga kali lipat dibanding wilayah barat Indonesia yang pada akhirnya menekan daya saing produk lokal di pasar regional.

Selain itu, regulasi dan kebijakan ekspor-impor yang berbeda antarnegara sering memperlambat arus barang di pelabuhan seperti Bitung dan Tarakan.⁸

Pelaku UMKM menghadapi hambatan administratif serta perbedaan standar produk antarnegara, sehingga sulit menembus pasar regional.

Kapasitas teknis pemerintah daerah di kawasan BIMP-EAGA Indonesia juga masih terbatas. Banyak daerah belum memiliki kemampuan manajerial maupun finansial yang memadai untuk mengelola proyek lintas batas.⁹

Padahal, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama keberhasilan integrasi kawasan.

Kondisi geografis yang tersebar di pulau-pulau terpencil turut memperumit upaya pemerataan pembangunan. Di wilayah seperti Talaud, Morotai, dan Nunukan, ketimpangan infrastruktur dasar seperti listrik, internet, dan pendidikan masih sangat terasa.¹⁰ Ketimpangan ini membuat kesenjangan sosial ekonomi antara Indonesia dan negara tetangga semakin lebar.

Koordinasi antar-kementerian dan lembaga juga perlu diperkuat.¹¹ Proyek lintas sektor sering kali terhambat oleh ego sektoral dan keterlambatan tindak lanjut kebijakan. 

Padahal, efektivitas kelembagaan nasional sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan agenda BIMP-EAGA secara menyeluruh.

Promosi investasi dan branding regional Indonesia pun masih relatif lemah. Potensi besar seperti Pelabuhan Bitung sebagai gerbang ke Pasifik serta pariwisata bahari di Manado, Morotai, dan Marore belum dikelola secara maksimal sebagai daya tarik ekonomi baru kawasan timur Indonesia.¹²

Jalan ke Depan: Konsolidasi dan Kepemimpinan

Untuk menjembatani kesenjangan dan mengejar ketertinggalan, Indonesia perlu melakukan konsolidasi nasional yang menyeluruh. Penguatan konektivitas maritim dan udara, simplifikasi regulasi perdagangan lintas batas, serta pemberdayaan pemerintah daerah dan UMKM harus menjadi prioritas kebijakan nasional.¹³

Diperlukan pula sinergi lintas kementerian yang lebih kuat agar hasil-hasil forum BIMP-EAGA dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan. 

Pemerintah pusat harus memastikan dukungan politik dan diplomasi ekonomi yang efektif agar kepentingan Indonesia dapat terakomodasi secara optimal di tingkat subregional.

Kerja sama BIMP-EAGA bukan semata tentang ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan dan penguatan stabilitas kawasan perbatasan.¹⁴

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama kemitraan ini, asalkan mampu mengonsolidasikan kekuatan nasionalnya dan memperkuat kehadiran di kawasan timur.

Dengan visi pembangunan yang inklusif, sinergi lintas sektor, serta komitmen politik yang konsisten, Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar peserta menjadi pemimpin subregional. 

Melalui langkah nyata dan kolaborasi berkelanjutan, BIMP-EAGA dapat menjadi motor penggerak kemakmuran bersama di Asia Tenggara, di mana perbatasan bukan lagi batas, melainkan jembatan menuju kesejahteraan.

(Humas BNPP RI)

Catatan Kaki

1. ASEAN Secretariat. BIMP-EAGA Overview and Strategic Framework 2025. Jakarta: ASEAN, 2022.

2. “15th BIMP-EAGA Leaders’ Summit.” ASEAN Official Reports, Labuan, May 2023.

3. Philippine Department of Trade and Industry. Mindanao Development Updates 2024. Manila, 2024.

4. Brunei Prime Minister’s Office. Statement on BIMP-EAGA Cooperation Progress. Bandar Seri Begawan, 2024.

5. BIMP-EAGA Vision 2025 Midterm Review Report. ASEAN Secretariat, Jakarta, 2025.

6. BIMP-EAGA Vision Framework 2035 (BEV 2035). BIMP-EAGA Facilitation Centre, Kota Kinabalu, 2025.

7. Indonesian Ministry of Transportation. Eastern Indonesia Connectivity Report. Jakarta, 2024.

8. BNPP RI. Analisis Tata Kelola Perbatasan dan Perdagangan Lintas Batas 2025. Jakarta, 2025.

9. Bappenas. Evaluasi Implementasi BIMP-EAGA di Indonesia. Jakarta, 2024.

10. Asian Development Bank. Subregional Economic Outlook: BIMP-EAGA Edition. Manila, 2025.

11. BNPP RI Policy Notes. Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan. Jakarta, 2025.

12. Ministry of Tourism and Creative Economy. Bitung–Manado Tourism Corridor Strategy. Jakarta, 2024.

13. Coordinating Ministry for Economic Affairs. Roadmap Indonesia dalam BIMP-EAGA 2025–2035. Jakarta, 2025.

14. BNPP RI. Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan 2025. Jakarta, 2025.