JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaporkan, akan melakukan sosialisasi terhadap pembaruan jumlah kementerian dan lembaga yang menjadi anggota dalam mengelola dan menjaga wilayah perbatasan negara pada 2025 - 2029. 

Berdasarkan surat yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, tentang Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 35.04-265 Tahun 2025, jumlah anggota BNPP bertambah sebanyak 38 kementerian dan lembaga.

Selain kementerian dan lembaga, anggota BNPP juga bertambah sebanyak 19 gubernur yang memimipin wilayah di kawasan perbatasan negara, 64 bupati dan 1 wali kota. Surat Keputusan Nomor 35.04-265 Tahun 2025 ditandangani Mendagri Tito Karnavian pada 14 Maret 2025, dan berlaku sejak diterbitkan. 

Sebelumnya, pada tahun 2020 - 2024, jumlah anggota BNPP terdata sebanyak 27 kementerian dan lembaga, 18 gubernur di kawasan perbatasan negara dan 54 bupati dan wali kota.  

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, BNPP, Gutmen Nainggolan menjelaskan akan melaksanakan sosialisasi Surat Keputusan tersebut kepada kementerian dan lembaga, mitra Asisten Deputi (Asdep) di lingkup BNPP. 

"Sosialisasi tersebut akan dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, yang juga rencananya disertai dengan pemberian sertifikat," terang Gutmen beberapa hari lalu. 

Gutmen juga menerangkan, para Asdep yang menjalankan tugas dan fungsi di BNPP, diharapkan akan egera melakukan dan koordinasi Kembali dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Keasdepan, dengan mempedomani SK tersebut. 

Khususnya, terkait program K/L yang menjadi muatan Rencana Induk (Renduk) Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2026. 

Berikut daftar 38 kementerian dan lembaga yang menjadi anggota BNPP: 

1. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

2. Kementerian Dalam Negeri 

3. Kementerian Luar Negeri 

4. Kementerian Pertahanan 

5. Kementerian Pekerjaan Umum

6. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

9. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

10. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 

11. Kementerian Keuangan

12. Kementerian Pertanian 

13. Kementerian Koperasi 

14. Kementerian Usaha Kecil dan Menengah

15. Kementerian Perdagangan 

16. Kementerian Lingkungan Hidup

17. Kementerian Kehutanan 

18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan 

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

21. Kementerian Ketegakerjaan 

22. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal 

23 Kementarian Komunikasi dan Digitalisasi 

24. Kementerian Energi dan Sumber Daya Tertinggal

25. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 

26. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

27. Kementerian Agama 

28. Kementerian Sosial 

29. Tentara Nasional Indonesia 

30. Kepolisian Republik Indonesia 

31. Badan Informasi Geospasial

32. Badan Kemanan Laut 

33. Badan Karantina Indonesia

34. Badan Narkotika Nasional

35. Badan Pusat Statistik 

36. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

37. Badan Gizi Nasional

38. Badan Pangan Nasional

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)