JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi Kinerja 2024 dan Program Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia (DPR-RI). 

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Dewan DPR, Senin (3/2/2025) kemarin. 

Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dalam kesimpulan rapat menyampaikan apresiasinya kepada BNPP, atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp231.636.430.603. 

"Pada tahun 2024, pagu alokasi anggaran BNPP tercatat sebesar Rp236.349.314.000 atau sebesar 98,01 persen," jelas Rifqi diiringi ketukan palu sebanyak 3 kali. 

Rifqi menjelaskan, Komisi II DPR telah menerima hasil tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga terdapat efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun 2025. 

"Pagu anggaran BNPP Tahun 2025 menjadi sebesar Rp116.335.531.000 atau efisiensi sebesar 56,4 persen dari Rp267.135.531.000," terangnya. 

Komisi II DPR, lanjut Rifqi, meminta Kemendagri untuk memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan negara dengan memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi lokal.

Sehingga program BNPP akan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. 

Rifqi juga mengungkapkan, Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan batas antara Indonesia dengan negara lain dan batas wilayah dalam negeri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa, 3 tugas utama BNPP adalah pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini berjumlah 15.

Selain itu yang kedua, menyelesaikan batas sengketa antarnegara, di mana yang terbanyak di Kalimantan Barat , Kalimatan Utara dengan Malaysia dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. 

Tugas yang ketiga adalah mengembangkan daerah perbatasan negara yang dinilai sangat penting sekali untuk pemerataan keadilan. Hal ini juga strategis mengembangkan nasionalisme masyarakat dan strategis untuk Buffer zone atau zona penyangga strategi pertahan Indonesia. 

"Yang ketiga paling berat, kami mohon dukungan,"terang Mendagri.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)