Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, isu pengelolaan perbatasan kini menjadi perhatian strategis bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Di kawasan Eropa, Uni Eropa telah membentuk lembaga modern bernama Frontex (European Border and Coast Guard Agency) yang menjadi model pengelolaan perbatasan terpadu lintas negara.

Frontex menunjukkan bahwa menjaga batas negara tidak hanya berbicara tentang kedaulatan wilayah, tetapi juga koordinasi, integrasi data, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai salah satu peserta dalam International Border Police Conference (IBPC) 2017 di Warsawa, Polandia, saya berkesempatan berdiskusi langsung dengan para perancang sistem keamanan perbatasan Eropa.

Forum yang mengusung tema “Ensuring Global Security through Integrated Border Management” tersebut membuka wawasan baru tentang bagaimana Eropa membangun sistem keamanan lintas batas berbasis kolaborasi dan teknologi. Pengalaman itu mendorong saya untuk melihat relevansinya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis batas darat dan laut terbanyak serta terluas di kawasan ASEAN.

Frontex dan Fondasi Pengelolaan Perbatasan Eropa

Frontex berdiri pada tahun 2004 melalui Regulation (EC) No. 2007/2004 dan kemudian diperkuat lewat Regulation (EU) 2016/1624 dan Regulation (EU) 2019/1896. Berkantor pusat di Warsawa, lembaga ini mengoordinasikan 27 negara anggota Uni Eropa dalam menjaga perbatasan eksternal wilayah Schengen.

Fungsi utama Frontex meliputi pengawasan perbatasan eksternal Uni Eropa, pencegahan kejahatan lintas negara, serta dukungan operasional kepada negara anggota yang menghadapi tekanan tinggi akibat arus migrasi dan penyelundupan. 

Negara seperti Yunani, Italia, dan Spanyol menjadi contoh wilayah yang kerap mendapat bantuan Frontex dalam menangani lonjakan migrasi dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Integrated Border Management: Kekuatan di Balik Frontex

Kunci keberhasilan Frontex terletak pada penerapan konsep Integrated Border Management (IBM). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan di pintu perbatasan, tetapi juga melibatkan intelijen, koordinasi antarlembaga, pengawasan laut dan udara, serta pengelolaan migrasi.

IBM menggabungkan sistem data lintas negara seperti Visa Information System (VIS), Schengen Information System (SIS II), dan European Travel Information and Authorization System (ETIAS).

Semua sistem ini terhubung melalui European Border Surveillance System (EUROSUR), memungkinkan setiap pergerakan manusia dan barang dipantau secara digital dan real-time di seluruh wilayah Eropa. Sistem ini menciptakan interkoneksi antara titik-titik perbatasan di seluruh Eropa, sehingga setiap pergerakan manusia dan barang dapat dipantau secara terkoordinasi (European Commission, 2019).

Dengan dukungan teknologi satelit, drone, dan sistem peringatan dini, Frontex mampu mengoordinasikan lebih dari 10.000 petugas lapangan multinasional yang dapat diterjunkan secara cepat ke titik-titik rawan di seluruh Eropa. Operasi mereka tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada pencegahan penyelundupan manusia dan perdagangan ilegal lintas batas.

Dimensi Kemanusiaan dan Kritik Terhadap Frontex

Namun, keberhasilan Frontex juga dibayangi sejumlah kritik. Organisasi hak asasi manusia beberapa kali menyoroti dugaan pelanggaran HAM terhadap pengungsi yang ditolak di laut (pushback). Isu transparansi dan akuntabilitas menjadi tantangan serius bagi lembaga supranasional ini. (Amnesty International, 2021).

Pelajaran penting bagi Indonesia adalah bahwa pengelolaan perbatasan harus menyeimbangkan antara aspek keamanan dan kemanusiaan. Keamanan yang kuat harus berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan perbatasan.

Relevansi Frontex bagi Indonesia dan Penguatan BNPP RI

Model Frontex memberikan inspirasi berharga bagi Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan perbatasan yang modern dan terintegrasi. Dengan lebih dari 180 titik batas darat dan laut, Indonesia memerlukan sistem yang mampu menyatukan fungsi pengawasan, pelayanan, dan pembangunan wilayah dalam satu ekosistem kolaboratif.

Dalam konteks ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) berpotensi berperan sebagai “Frontex versi Indonesia” dengan menyesuaikan pendekatan terhadap karakter kepulauan dan budaya Nusantara.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah membangun Border Command Center (BCC) berbasis data real-time untuk mengintegrasikan koordinasi antara TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan aparat daerah yang berada di bawah kendali kepala PLBN. Sistem ini akan berfungsi serupa dengan EUROSUR, menghubungkan seluruh titik pengawasan dan pelayanan lintas batas di Indonesia.

Selain itu, perlu dibentuk satuan tugas terpadu yang siap diterjunkan ke wilayah perbatasan rawan, seperti halnya Standing Corps Frontex. Satuan ini akan menjadi representasi nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat kemampuan tanggap terhadap pelanggaran lintas batas.

Tak kalah penting, pendekatan kemanusiaan harus menjadi prinsip dasar. Pengelolaan perbatasan bukan hanya menjaga pintu keluar-masuk negara, tetapi juga melindungi dan memberdayakan masyarakat yang hidup di garis terdepan NKRI.

Kerja sama regional juga menjadi elemen kunci. Melalui ASEAN Border Management Cooperation Roadmap, BNPP RI dapat mendorong kolaborasi lintas negara dalam pengawasan perbatasan, pertukaran informasi, serta penanganan migrasi. 

Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara lain sangat potensial dijadikan laboratorium kerja sama lintas batas tersebut.

Selain itu, penguatan peran Border Liaison Officer (BLO) perlu terus dilakukan. Melalui koordinasi BLO yang berada di bawah Deputi BNPP, informasi lintas kementerian dan lembaga dapat dikelola secara lebih efisien, terkoordinasi, dan cepat direspons. Dengan sinergi tersebut, sistem perbatasan Indonesia akan lebih adaptif terhadap dinamika global.

Penutup: Dari Frontex ke Perbatasan Nusantara

Keamanan perbatasan di era globalisasi tidak lagi hanya soal kekuatan militer atau fungsi imigrasi, melainkan tentang sinergi, data, dan empati. Frontex menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan yang efektif dibangun dari keseimbangan antara teknologi, koordinasi antarlembaga, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagi Indonesia, penguatan BNPP RI dengan pendekatan terpadu seperti Frontex—namun berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan semangat kebangsaan, merupakan langkah strategis menuju tata kelola perbatasan yang berdaulat, aman, dan berkeadilan. Dengan cara ini, kawasan perbatasan tidak hanya menjadi garis penjaga kedaulatan, tetapi juga beranda depan kemajuan bangsa Indonesia.

(Humas BNPP RI)

Amnesty International. Europe: Frontex Failing to Protect Rights of Refugees and Migrants.

Amnesty International, 2021.

European Commission. Regulation (EU) 2019/1896 on the European Border and Coast Guard. Official Journal of the European Union, 2019.

Frontex. Integrated Border Management in the EU: Concept and Implementation. Frontex Publications, 2022.

Leijtens, Hans. European Border and Coast Guard: Building Security Through Cooperation. Frontex Annual Report, 2023.