Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan menggelar Forum Capaian Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Triwulan III Tahun 2025 serta Konfirmasi Rencana Aksi Tahun 2026 dan 2027, pada Jumat (17/10/2025).

Forum yang dibuka oleh Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Drs. Ismawan Harijono, ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga mitra, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam arahannya, Drs. Ismawan Harijono menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan rencana aksi triwulan III Tahun 2025 sekaligus mengonfirmasi rencana aksi tahun 2026 dan 2027.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program di kawasan perbatasan berjalan sinergis, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ismawan menambahkan, dalam forum tersebut juga dibahas strategi pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara yang meliputi penguatan kapasitas desa tangguh bencana di wilayah perbatasan, pengembangan sistem peringatan dini, peningkatan koordinasi mitigasi bencana lintas sektor, serta penguatan adaptasi kebencanaan bersama negara tetangga.

Menurutnya, penataan ruang kawasan perbatasan harus dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga kedaulatan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia.

Beberapa capaian program lintas kementerian turut dipaparkan dalam forum ini. Dari Kementerian Kehutanan, tercatat 66 kelompok masyarakat telah diberdayakan, pembangunan 52 unit bangunan Kelompok Tani Hutan (KTA), penyediaan 2,3 juta benih berkualitas, serta peningkatan perlindungan di kawasan konservasi seluas 1,59 juta hektare.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata realisasi program sebesar 67% untuk pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah, 16% untuk perlindungan ekosistem mangrove dan gambut, 15% untuk mitigasi perubahan iklim, serta 50% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembentukan desa peduli lingkungan.

Adapun capaian dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan progres positif, antara lain penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Jagoi Babang dengan realisasi fisik mencapai 75%, serta penyusunan RDTR KPN Napan, Kefamenanu, dan Long Nawang yang tengah difinalisasi melalui konsinyasi peraturan presiden. 

Untuk tahun 2026, rencana kegiatan akan difokuskan pada penilaian rencana tata ruang di wilayah perbatasan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Papua.

Dari sektor kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan beberapa kegiatan strategis, di antaranya penyusunan rencana zonasi rinci pengembangan kawasan Sabang, revisi rencana zonasi kawasan antarwilayah Natuna, serta penyusunan rencana zonasi rinci Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morotai.

Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya sinkronisasi antara rencana aksi 2026–2027 dengan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWN-KP) 2025–2029. 

“Kita perlu memastikan agar seluruh program dan kegiatan yang dirancang benar-benar relevan dengan cakupan 22 PPKP dan 204 KPP yang menjadi prioritas nasional,” tegas Drs. Ismawan.

Sebagai penutup, Drs. Ismawan Harijono menegaskan komitmen BNPP RI untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam mewujudkan tata ruang kawasan perbatasan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. 

“Dengan kerja sama yang solid dan koordinasi yang konsisten, pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga motor penggerak pembangunan di wilayah terdepan Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)