JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melaksanakan rapat Updating Database Batas Wilayah Negara pada Senin, (10/10/2022) lalu. Rapat ini diadakan dalam rangka penguatan Sistem Informasi Manajemen Perbatasan (SIMTAS) BNPP. 

Rapat tersebut dihadiri pejabat dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP, Robert Simbolon mengatakan, rapat dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam rangka pengembangan basis data yang selama ini telah ada, tetapi masih terbatas untuk kebutuhan pengelolaan batas negara wilayah darat. 

Nantinya, basis data tersebut menjadi basis data yang dapat mencakup kebutuhan pengelolaan batas negara wilayah darat (Tasrat), batas negara wilayah laut dan udara (Taslaud), serta lintas batas negara (Tasbara) sekaligus. 

"Sehingga, sistem informasi batas darat (SITASRAT) yang sudah ada, akan diperluas menjadi sistem infomasi batas wilayah negara (SITASWILNEG)," jelas Robert dalam laporan tertulis yang dikutip Selasa (11/10/2022). 

Robert menjelaskan, SITASWILNEG akan memuat berbagai data dasar yang terkait dengan batas wilayah negara. Pada batas negara wilayah darat mencakup profil batas darat, seperti panjang garis batas dan pilar/patok batas; sarana dan prasarana (sarpras) pengamanan perbatasan (Pamtas), seperti Pos Pamtas dan sarpras lainnya. 

"Selain itu, segmen batas darat yang berstatus Outstanding Boundary Problems (OBP) dan segmen yang belum terselesaikan/belum disurvei (unresolved/unsurveyed segments," tambah Robert. 

Pada batas negara wilayah laut dan udara, lanjut Robert, mencakup profil batas maritim yakni batas teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); profil Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT), seperti PPKT Berpenduduk, PPKT Tidak Berpenduduk, dan PPKT Penanganan Khusus. 

"Selain itu, sarpras hankam non-alutsista di PPKT seperti Pos AL, Pos Pamputer, Alat Komunikasi (Alkom), Sarana Navigasi," ungkap Robert. 

Robert kembali meneruskan penjelasan, pada basis data lintas batas negara, SITASWILNEG mencakup profil Pos Lintas Batas Negara (PLBN), berupa data sarpras kawasan PLBN dan data pelintas batas (orang dan barang). Tidak hanya itu, SITASWILNEG juga mencakup profil Tempat Pemeriksaan Imigras (TPI), berupa jalur perlintasan Non-PLBN yg dilayani oleh Ditjen Imigrasi dan data jalur perlintasan tidak resmi.

"Hasil pengembangan SITASWILNEG tersebut diharapkan akan dapat diinstalasi dan diintegrasikan ke dalam, sekaligus sebagai pengganti SITASRAT yang sudah ada di dalam SIMTAS saat ini, di akhir tahun 2022 ini," pungkasnya. 

(Humas BNPP)