JAKARTA - Evaluasi Rencana Induk Pengelolaan BWN-KP (Batas Wilayah Negara-Kawasan Perbatasan) Tahun 2020-2024 telah dilaksanakan pada Selasa, 19 November 2024, bertempat di Ruang Rapat Lantai IV BNPP. 

Rapat ini dilakukan secara luring dan daring, dan dibuka oleh Brigjen Pol. Edfrie R. Maith selaku Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP-RI.

Dalam sambutannya, Edfrie R. Maith menekankan pentingnya evaluasi ini untuk memperoleh masukan terkait pelaksanaan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam mendukung rencana induk yang sudah berjalan. 

"Dibutuhkan partisipasi aktif dan masukan dari mitra K/L dalam mengevaluasi pelaksanaan rencana induk PBWN-KP 2020-2024. Banyak kendala yang harus disoroti, termasuk dampak force majeure seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021 serta kebijakan internal kementerian terkait yang mempengaruhi realisasi program,” ungkapnya.

Evaluasi mengungkapkan bahwa sejumlah kegiatan yang direncanakan belum terlaksana. Salah satu tantangan utama adalah adanya program yang belum ditindaklanjuti di lokasi kawasan perbatasan yang telah ditetapkan dalam rencana induk. “Program yang belum terlaksana harus menjadi isu strategis untuk penyusunan rencana induk tahun 2025-2029,” tambahnya.

Brigjen Pol. Edfrie R. Maith menegaskan pentingnya sinkronisasi dalam menghadapi tantangan ini. “Kita harus mengutamakan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah serta memastikan program di lapangan benar-benar mendukung pengelolaan kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Dana Alokasi Khusus menjadi vital dalam menjamin keberlangsungan ini,” tukasnya.

Sementara itu, narasumber lain dari Kementerian Desa dan PDT, Mitra Purwidya menyampaikan bahwa meskipun sebagian besar kegiatan yang terlaksana pada 2020-2024 tidak termasuk dalam rencana induk, ada sejumlah program yang relevan, seperti pengembangan BUMDes dan pembangunan satuan permukiman di Merauke serta Keerom. 

“Kegiatan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi di Keerom terlaksana sejak 2020 hingga 2023, namun program desa digital di PKSN Bengkalis dan lokasi prioritas lainnya merupakan inisiatif di luar rencana induk dan tidak akan dilanjutkan pada tahun 2025,” jelas Mitra.

Ia juga menyoroti kendala seperti pemotongan anggaran dan blokir automatic adjustment (AA) yang memengaruhi realisasi kegiatan. “Lokus kegiatan BUMDes dan desa digital sering berubah sesuai kebijakan internal, membuat pelaksanaan di lapangan sangat dinamis,” kata Mitra.

Agus Sutrysna, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, memaparkan bahwa realisasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM di daerah perbatasan mencapai 65,4% pada Triwulan III 2024, dengan target sebanyak 1.250 orang. Namun, ada ketimpangan realisasi antardaerah. “Di Pulau Sumatera, capaian masih di bawah 40%, sementara di NTT mencapai 49,69%, sedangkan realisasi di Sulawesi Utara, Papua, dan Papua Barat masih nihil,” kata Agus.

Agus menambahkan, kendala utama adalah pelaksanaan kegiatan oleh Kabupaten/Kota di wilayah timur Indonesia serta laporan yang belum disampaikan. “Kami sudah berkoordinasi dengan daerah terkait, dan beberapa kegiatan baru akan dilaksanakan setelah laporan diterima,” ujarnya.

Mohamad Iqbal Akhirudin dari Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa realisasi program pada Triwulan III 2024 hanya mencakup tiga wilayah prioritas, yakni Sambas, Halmahera Tengah, dan Jayapura. 

“Wilayah lainnya tidak diimplementasikan karena tidak masuk ke dalam prioritas kementerian,” jelas Iqbal. Ia menekankan perlunya peninjauan lebih lanjut terkait penetapan prioritas lokasi.

Ia mengungkapkan adanya tantangan dalam pengembangan area sentra industri di PKSN Paloh Aruk. “Terdapat kebingungan dalam penentuan kewenangan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian terkait pengembangan sentra industri lada. Selain itu, kegiatan pelatihan masih menunggu konfirmasi nomenklatur yang spesifik,” paparnya.****

(Humas BNPP)

Penulis dan Editor: Muslikhin