Boven Digoel, Papua Selatan — Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menegaskan urgensi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun sebagai langkah strategis menghadirkan layanan dasar yang adil dan merata di kawasan terdepan Indonesia–Papua Nugini.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris BNPP RI saat melakukan kunjungan ke PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, guna memastikan pelayanan lintas batas berjalan optimal sekaligus menyerap langsung aspirasi serta kebutuhan masyarakat perbatasan, Kamis (5/2/2026).

Dalam kunjungan itu, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menempuh perjalanan darat selama kurang lebih tiga jam dari pusat Kabupaten Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun. 

Sepanjang perjalanan, ia mencermati langsung kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perhatian serius, khususnya pada sejumlah ruas yang belum beraspal dan beberapa titik rawan longsor di sisi tebing.

“Kita lihat bersama bahwa jalan dari Boven Digoel menuju PLBN Yetetkun masih ada yang berbatu, kemudian ada juga yang sudah jadi tetapi di beberapa bagian terlihat longsor di pinggir-pinggir jalan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah pusat dan daerah, agar akses utama menuju kawasan perbatasan tetap terpelihara, aman, dan mendukung mobilitas masyarakat serta pelayanan negara.

Selain infrastruktur jalan, Sekretaris BNPP RI juga menyoroti keterbatasan jaringan telekomunikasi di wilayah Yetetkun. Selama perjalanan, sinyal komunikasi sempat terputus, yang menandakan layanan telekomunikasi belum berjalan optimal.

“Tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Boven Digoel, kita akan berusaha menyampaikan kepada pihak yang berwenang, terutama Kementerian Kominfo, untuk menambah titik-titik tower guna penguatan sinyal, khususnya di daerah Yetetkun,” jelasnya.

Namun demikian, perhatian utama dalam kunjungan ini mengerucut pada rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam audiensi bersama unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan setempat, Sekretaris BNPP RI menilai PLBN Yetetkun memiliki urgensi tinggi untuk mendapatkan fasilitas tersebut, mengingat wilayah ini masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Ada beberapa PLBN yang sudah dibangun SPPG oleh pemerintah, dan saya melihat Yetetkun ini memang perlu. Masyarakat di sekitar perbatasan ini pantas mendapatkan program tersebut,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemenuhan gizi tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, melainkan harus menjangkau masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

BNPP RI, lanjutnya, akan mengupayakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait agar rencana pembangunan SPPG di PLBN Yetetkun dapat direalisasikan, meskipun pelaksanaannya berada pada kewenangan instansi teknis.

Terkait sasaran penerima manfaat, Komjen Pol. Makhruzi Rahman menilai cakupan program SPPG di kawasan perbatasan idealnya bersifat menyeluruh. Dengan jumlah penduduk yang relatif tidak besar, program ini dinilai memungkinkan untuk menjangkau seluruh masyarakat sekitar PLBN.

“Kalau melihat kondisi wilayah yang terpencil, terdepan, dan terluar, saya kira pantas seluruh masyarakat di sini mendapatkan manfaat program tersebut,” tegasnya.

Di bidang keamanan, Sekretaris BNPP RI menegaskan bahwa potensi penyelundupan lintas batas, termasuk narkotika, tetap menjadi perhatian serius pemerintah. BNPP RI terus memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencegah peredaran barang ilegal.

“Hal-hal seperti itu memang menjadi perhatian kita selama ini. Kita bekerja sama dengan BNN untuk mencegah penyelundupan, karena pertukaran lintas batas sering kali disalahgunakan untuk peredaran barang haram,” katanya.

Menutup rangkaian kunjungannya, Sekretaris BNPP RI menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan di PLBN Yetetkun meskipun berstatus sebagai PLBN tipe C. Menurutnya, keberadaan PLBN tidak semata diukur dari jumlah pelintas, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat perbatasan.

“Fokus kita di PLBN Yetetkun adalah melayani seluruh masyarakat, baik di perbatasan Indonesia maupun Papua Nugini. Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan, karena saudara-saudara kita di perbatasan sangat membutuhkan pelayanan dan perhatian tersebut,” pungkasnya.

Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen BNPP RI dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan negara secara terpadu, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan di wilayah terluar Indonesia berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat perbatasan.

(Humas BNPP RI)