JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali memetakan langkah untuk melakukan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting atau penyakit gagal tumbuh pada anak akibat gizi buruk di wilayah perbatasan negara.

Pada tahun 2025, BNPP sebagai lembaga pendukung penurunan stunting, membantu untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penurunan stunting di 204 kecamatan perbatasan prioritas yang menjadi target dan sasaran.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP, Indra Purnama mengatakan bahwa, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran, diharapkan output dan hasil kinerja tetap sesuai dengan target yang ditentukan.

Menurutnya, BNPP sudah terlibat dalam program pencegahan dan penurunan stunting sejak tahun 2020 dengan melakukan pelatihan di kecamatan wilayah kawasan perbatasan negara.

"Diharapkan para camat di perbatasan negara dapat memahami terkait kebijakan pencegahan stunting dengan harapan dapat menurunkan stunting hingga kecamatan dan desa di kawasan perbatasan" terang Indra pada Selasa (18/3/2024) kemarin.

Indra menyampaikan, BNPP akan terus melanjutkan sinergi kepada kementerian dan lembaga untuk mendapatkan saran, masukan maupun up date terbaru terkait penanggulangan stunting yang bisa diterapkan seperti disampaikan dalam Rapat Persiapan Dukungan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kantor BNPP, Selasa.

Perwakilan dari Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Firial Afra, mengatakan sangat mendukung pemerintah daerah untuk mengupayakan konvergensi stunting dengan memenuhi kebutuhan intervensi sesuai kebutuhan masing-masing.

Hal ini karena tujuan kebijakan stunting adalah agar tidak tercipta stunting baru. "Diharapkan denganupaya yang dilakukan dapat menjangkau seluruh target," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan agara BNPP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) terkait konvergensi, memetakan penyebab atau akar masalah, sehingga dapat menjadi masukan dalam perencanaan ke depannya.

"Kenapa intervensi kunci yang menjadi perhatian seperti Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, penyediaan air bersih dan sanitasi masih belum berhasil. Sehingga untuk dapat didiskusikan dalam forum koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di peerintah daerah," jelasnya.

Sementara itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Sekretariat Wakil Presiden, Zeny Darmawan, menjelaskan bahwa stunting dalam kondisi pertumbuhan linier dan perkembangan anak terhambat karena kekurangan gizi dan infeksi berulang.

Stunting diketahui berdasarkan pengukuran di posyandu, ada beberapa permasalahan umum terjadi seperti penyababnya adalah kemiskinan, akses terbatas menuju layanan kesehatan.

"Contohnya faktor-faktor stunting disebabkan sanitasi tidak layak dan kekurangan air bersih, ditambah juga kesadaran dari orang tua atau pengasuh terkait gizi serta pemberian ASI tidak optimal,"terangnya.

Dia berharap, BNPP dapat terus berkontribusi dengan melakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak lain seperti kementerian, swasta, dan organisasi serta kerja sama dengan Kemendagri tetap intens dilakukan.

"Agar perencanaan stunting di daerah saling terintegrasi seperti Ditjen Bina Bangda Kemendagri melakukan pembinaan kepada Pemda untuk diharapkan dapat memecahkan permasalah stunting," tuturnya. 

Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Lidya, juga turut menyampaikan saran terkait stunting.

Pada tahun 2024, BKKBN memiliki dashboard dari Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Stunting. "Tetapi sempat terputus karena kontrak terputus terkait pendampingan stunting di lapangan,"jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, BKKBN memang tidak memberikan anggaran langsung kepada masyarakat, tetapi lebih banyak advokasi dan pendampingan yang memiliki penyuluh sebanyak 18 ribu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 600 ribu.

Kegiatan yang dilakukan, terangnya, seperti penyuluhan dan pemantauan kepada ibu hamil sampai dengan melahirkan pada 1000 hari pertama kehidupan, intervensi berbeda antara anak di bawah 2 tahun dan di atas dua tahun. Untuk di bawah 2 tahun adalah dari asupan gizi, sementara di atas dua tahun ditambah dengan memperhatikan tumbuh kembang motoriknya.

"Keberhasilan menurunkan stunting perlu disertai dengan strategi oleh pemda setempat dan dipantau oleh kementerian/lembaga,"imbuhnya.

Perwakilan dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan / BKKBN, Ira menyampaikan bahwa sudah dilakukannya pemutakhiran data di bulan Agustus 2024 dan verifikasi dan validasi di semester 1 2024.

Hingga 2024 sudah terdata 72 juta dari estimasi jumlah keluarga 87 juta yang berarti 82,2 persen. "Untuk memudahakan mekanisme penggunaan data diharapkan pembahasan lanjutan MoU dan Penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Kemendukbangga/BKKBN dengan BNPP, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) saat ini sedang mengembangkan dashboard KRS geospasial," pungkasnya.

Penulis : Binsar Marulitua

(Humas BNPP)