JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) menerima audiensi Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan Rote Ndao. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Senin (17/3/2025).  

Audiensi ini dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama (PK) BNPP RI, Gutmen Nainggolan. Dalam diskusi, berbagai permasalahan di Kabupaten Rote Ndao menjadi sorotan, terutama terkait aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan fasilitas bagi nelayan setempat.  

“Salah satu perhatian utama adalah maraknya pelintas batas dari negara asing yang berlabuh di Rote Ndao, serta seringnya masyarakat nelayan Rote Ndao berselisih dengan otoritas Australia,” ujar Gutmen.  

Menanggapi hal tersebut, Gutmen menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat guna mencari solusi yang tepat. Ia juga menekankan perlunya sosialisasi kepada para nelayan agar tidak melampaui batas perairan negara demi menghindari potensi pelanggaran hukum batas wilayah negara. 

"Perlu adanya solusi yang tepat dari permasalahan yang dialami oleh para masyarakat nelayan, serta perhatian lebih untuk memfasilitasi agar para nelayan tidak melanggar aturan batas wilayah laut. Audiensi ini juga mendorong agar masyarakat nelayan diberikan fasiltas kebutuhan nelayan mereka seperti alat tangkap dan kapal nelayan," kata Gutmen.

Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud), Siti Metrianda Akuan, turut menyoroti masalah perselisihan antara nelayan Indonesia dengan otoritas Australia yang kerap terjadi. Ia menyebut bahwa hal ini berkaitan dengan perjanjian MoU Box 1974 antara Indonesia dan Australia.  

“Kami berharap tidak ada lagi kapal nelayan yang tertangkap akibat pelanggaran batas. Persoalan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat nelayan Rote Ndao, tetapi juga nelayan dari beberapa daerah lain. Oleh karena itu, nelayan harus memahami aturan yang berlaku agar tidak terjadi perselisihan kembali antara nelayan dan otoritas Australia,” tegas Metrianda.  

Selain isu perbatasan, pertemuan ini juga membahas potensi pengembangan pariwisata di Rote Ndao yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari Kementerian Pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  

Diharapkan, hasil audiensi ini dapat membawa dampak positif bagi penyelesaian berbagai permasalahan di Kabupaten Rote Ndao, terutama dalam pengelolaan perbatasan dan perlindungan nelayan.

Penulis: Bagas

(Humas BNPP RI)