JAKARTA - Dalam rangka rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru yang direncanakan berlokasi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) melaporkan telah melakukan kegiatan survei identifikasi Pilar Titik Referensi (PTR) di lokasi rencana pembangunan PLBN baru dan kondisi sarana prasarana pendukung hankam non alutsista pada, Kamis (31/10/2024).

Dalam hal ini Pelaksana tugas (Plt) Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan mengatakan, bahwa survei ini dilakukan pada tiga lokasi rencana pembangunan PLBN baru di Kabupaten Maluku Barat Daya.

"Lokasi pada Pulau Lirang, Pulau Wetar, dan Pulau Kisar yang berbatasan antara Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL)," ucap Siti.

Siti menguraikan, terkait dengan beberapa hasil survei yang dilakukan, pertama pada Pulau Lirang untuk survei identifikasi PTR.112A sekaligus survei mengenai sarana dan prasarana dasar pendukung pertahanan dan keamanan.

"Kondisi PTR112A dalam keadaan rusak dan berada pada tanah yang rawan longsor. Maka, PTR.112A direkomendasikan untuk dilakukan relokasi dan dibangun ulang di tempat yang lebih stabil dan aman" ujar Siti.

Pada kondisi sarana dan prasarana dasar pendukung pertahanan dan keamanan di Pulau Lirang, Siti menyampaikan, bahwa saat ini kondisi listrik di Pulau Lirang hanya tersedia pada malam hari saja, pada pukul 18.00 WIT sampai dengan 06.00 WIT.

Ia juga menambahkan, bahwasannya pada saat ini Pulau Lirang sudah memiliki kantor pemerintahan desa (Desa Ustutun) yang merupakan desa dari Kecamatan Wetar Barat.

"Pulau Lirang juga sudah terdapat Posal, Mess Pamputer, pelabuhan dengan menara suar, serta juga tersedia jalan trans dengan kondisi baik yang menghubungkan pulau dari pelabuhan sampai ujung selatan pulau," ungkap Siti.

Namun, terdapat beberapa aspek sarana dan prasarana di Pulau Lirang yang perlu diperbaiki. Seperti, kondisi pada pos jaga dan mess petugas pengamanan perbatasan yang perlu diperbaiki kelayakannya. 

Selain itu, untuk mengatasi terjadinya abrasi laut pada Pulau Lirang, maka diperlukan adanya tanggul laut pada sisi utara dan selatan pulau yang berpotensi besar mengalami abrasi.

Pada Pulau Lirang Siti memaparkan, bahwa terdapat beberapa aspek yang masih belum memadai dan adanya keterbatasan, aspek tersebut meliputi aspek internet/sinyal jejaring, aspek kebersihan dan pengelolaan sampah.

Kemudian, yang juga menjadi kendala seperti pada sarana transportasi antar pulau, sarana akses pendidikan yang hanya tersedia sekolah SD dan SMP pada Pulau Lirang, sarana ketersediaan air, serta aspek kesehatan yang menjadi kendala utama di Pulau Lirang.

"Mengenai aspek kesehatan di Pulau Lirang, masyarakat berharap segera untuk dibangun puskesmas dengan faskes yang memadai serta dibangun rumah sakit dengan faskes tingkat lanjut," terang Siti.

Pada hari berikutnya, rombongan melanjutkan survei identifikasi pada PTR 112 dan survei sarana prasarana dasar pendukung pertahanan dan keamanan di Pulau Wetar. Untuk kondisi PTR 112 di Pulau Wetar dilaporkan dalam keadaan baik, namun direkomendasikan untuk diberikan pagar pengamanan.

"Untuk Pulau Wetar, keseluruhan sarpras dasar seperti layanan kebutuhan air, listrik, pelabuhan, pendidikan, serta kesehatan dapat diakses dengan mudah di Pulau Wetar. Namun untuk akses internet terbatas pada jaringan area tertentu dan akses air bergantung pada kondisi musim," jelas Siti.

Siti menambahkan, bahwa terdapat banyak dermaga di sekitar pesisir Pulau Wetar. Salah satu pelabuhan dengan perlintasan teramai yaitu Pelabuhan Ilwaki, di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan. 

Selanjutnya, tim melakukan survei pada Pulau Kisar untuk mengidentifikasi PTR.198 serta survei sarana dan prasarana dasar pendukung pertahanan dan keamanan.

Kondisi PTR.198 dilaporkan dalam keadaan baik, namun direkomendasikan perlu diberikan pagar pengamanan. Kemudian, kondisi sarana dan prasarana di Pulau Kisar mengenai aspek ketersediaan air, listrik, internet, pelabuhan, pendidikan, serta kesehatan dapat diakses dengan mudah.

Perlu diketahui, ketersediaan sarana dan prasarana di Pulau Kisar yang cukup memadai ini dikarenakan Pulau Kisar memiliki demografi penduduk yang lebih ramai dibandingkan dengan pulau lainnya. Mengingat, bahwa Pulau Kisar merupakan kecamatan pusat pemerintahan Maluku Barat Daya sebelum dipindahkan ke Tiakur, Pulau Moa.

Siti menyampaikan, setelah dilakukannya survei identifikasi pada lokasi rencana pembangunan PLBN ini, bahwa kedepan rencana tindak lanjut dalam kegiatan ini akan dilakukan rapat pembahasan dari hasil survei pemetaan kelayakan rencana lokasi pembangunan PLBN oleh tim Kedeputian I BNPP RI. 

"Serta, BNPP RI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga mitra terkait dengan kondisi PTR dan sarana prasarana di lokasi rencana pembangunan PLBN baru," pungkas Siti.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP RI)