SAMBAS, Kalimantan Barat – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Komisi II DPR RI melaksanakan Forum Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Sambas, Rabu (26/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, khususnya di kawasan Indonesia–Malaysia.

Forum tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Komisi II Dr. Dede Yusuf, para anggota Komisi II DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para Bupati/Walikota wilayah perbatasan, unsur Forkopimda Sambas, tokoh adat dan masyarakat, serta jajaran BNPP RI yang dipimpin oleh Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

Bupati Sambas Satono mengatakan bahwa Sambas memiliki potensi besar sebagai daerah penopang kebutuhan pangan nasional berkat kekuatan sektor perkebunan yang melimpah. Ia menjelaskan bahwa Sambas merupakan salah satu kabupaten perbatasan strategis di Kalimantan Barat.

Satono juga menyampaikan harapan agar kehadiran pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menyalurkan aspirasi mengenai percepatan pembangunan kawasan pesisir dan usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa hasil kunjungan kerja ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan percepatan pembangunan di lima kabupaten perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. 

Ia menilai bahwa intervensi pemerintah pusat perlu diperkuat, termasuk melalui kemungkinan penetapan kawasan ekonomi khusus perbatasan serta pembentukan daerah otonomi baru yang memiliki karakteristik khusus sesuai kebutuhan wilayah.

Wamendagri Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus juga menyampaikan bahwa Kemendagri membuka ruang terhadap berbagai rekomendasi dari DPR RI maupun pemerintah daerah. 

Ia menyebut bahwa Kemendagri berkomitmen untuk menemukan solusi terbaik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, baik melalui pembangunan ekonomi maupun percepatan penyediaan infrastruktur secara merata.

Sementara itu, Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menegaskan bahwa BNPP RI terus mendorong sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 

“BNPP RI berupaya mendukung daerah perbatasan dengan memadukan program-program strategis untuk memperkuat ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan,” terangnya.

Ia menyambut baik arahan Komisi II DPR RI untuk membentuk forum koordinasi bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah. “Forum ini akan memudahkan koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pembangunan perbatasan,” ucapnya.

BNPP RI juga mendukung rencana Komisi II DPR RI untuk memanggil para menteri/kepala lembaga serta kepala daerah perbatasan guna memperkuat komitmen pembangunan kawasan perbatasan negara.

Forum Kunjungan Kerja Panja ini menegaskan komitmen BNPP RI dan Komisi II DPR RI dalam memastikan perbatasan sebagai beranda negara yang maju, aman, dan sejahtera. 

Upaya peningkatan infrastruktur, pembukaan akses lintas batas, dan penguatan ekonomi lokal diharapkan menjadi akselerator pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat. 

BNPP RI memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar pembangunan perbatasan berjalan lebih cepat, tepat, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penulis: Arya Mahardika

(Humas BNPP RI)