Bengkalis, Kepulauan Riau - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) melaksanakan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan (PPKP) Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (1/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Bengkalis ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis, Anris Wasono, mewakili Bupati Bengkalis, serta didampingi oleh Asisten Deputi PKPL BNPP RI, Yedi Rahmat, dan Kasdim 0303/Bengkalis, Mayor Inf Suratno.

Turut hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bengkalis, antara lain perwakilan Kepolisian Resor Bengkalis, Komando Distrik Militer (Kodim), sejumlah dinas teknis yang terkait, serta para camat dari wilayah Bantan, Bengkalis, Rupat, dan Rupat Utara.

Perwakilan Balai Karantina, Bea Cukai, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis juga turut mendukung kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Anris Wasono menyebut kegiatan pengukuran IPKP memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai sarana evaluasi, tetapi juga untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

“Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, perikanan, serta perdagangan lintas negara. Hasil pengukuran ini diharapkan menjadi rekomendasi penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah,” ujar Anris Wasono.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam penyediaan data dan dukungan selama proses pengukuran berlangsung. Dengan data yang akurat dan komprehensif, kata dia, kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Asisten Deputi PKPL BNPP RI, Yedi Rahmat, menjelaskan bahwa kegiatan IPKP merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

“Melalui IPKP, BNPP RI ingin memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk tantangan dan potensi yang ada, agar arah pembangunan wilayah dapat lebih fokus dan efektif,” ungkap Yedi Rahmat.

Menurutnya, hasil pengukuran IPKP akan menjadi sumber data yang penting untuk mengidentifikasi kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan, menilai kinerja pengelolaan daerah perbatasan, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Beberapa permasalahan di kawasan perbatasan masih menjadi perhatian utama, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, ketersediaan air bersih dan listrik, hingga minimnya akses pendidikan dan kesehatan. Melalui IPKP, BNPP RI berupaya menghadirkan solusi berbasis data yang dapat memperkuat daya saing kawasan perbatasan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Yedi Rahmat menekankan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Sebagai penutup, Yedi Rahmat mengajak seluruh peserta dan pemangku kepentingan di Bengkalis untuk terus berkomitmen mendukung program pembangunan perbatasan.

“BNPP RI percaya bahwa dengan kerja sama yang kuat dan data yang valid, kawasan perbatasan seperti Bengkalis dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing, sekaligus menjadi beranda depan Indonesia yang membanggakan,” pungkasnya.

Kegiatan pengukuran IPKP di Bengkalis menjadi langkah nyata BNPP RI dalam memastikan setiap kawasan perbatasan berkembang secara berkelanjutan dan inklusif. Sehingga, diharapkan Kabupaten Bengkalis mampu tumbuh sebagai kawasan pusat ekonomi yang berdaya saing dan sejahtera.

Melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, BNPP RI terus berupaya untuk menjadikan wilayah perbatasan bukan lagi daerah pinggiran, melainkan pintu gerbang kemajuan bangsa.

Penulis: Aeth Dahoklory

Editor: Bagas R

(Humas BNPP RI)