Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI (BNPP RI) menyelenggarakan forum penyampaian hasil nilai dan rekomendasi pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) tahun 2025 pada 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), Senin (27/4/2026). 

Kegiatan yang digelar bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi serta kinerja pengelolaan kawasan perbatasan sebagai dasar penguatan kebijakan lintas sektor.

Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R Maith, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan hasil pengukuran IPKP dengan rencana aksi K/L ke depan. Menurutnya, rekomendasi IPKP perlu disosialisasikan secara menyeluruh agar dapat diintegrasikan dalam perencanaan program lintas kementerian.

“Forum ini kami selenggarakan untuk menyajikan potret utuh kondisi dan kinerja pengelolaan kawasan perbatasan, sekaligus mendorong agar rekomendasi IPKP 2025 dapat menjadi bahan masukan konkret dalam rencana aksi kementerian/lembaga,” ujar Brigjen TNI Topri.

Ia menjelaskan, target IPKP tahun 2025 ditetapkan pada angka 0,56. Untuk mencapai dan melampaui target tersebut, diperlukan intervensi yang terarah dari K/L agar percepatan pembangunan di kawasan perbatasan semakin signifikan dan berdampak pada peningkatan nilai IPKP pada periode berikutnya.

Dalam forum tersebut, Brigjen TNI Topri juga menyampaikan sejumlah temuan lintas sektor. Salah satunya, terdapat perbedaan (gap) antara perhitungan Indeks Desa Mandiri oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan hasil penilaian IPKP BNPP, terutama pada indikator desa maju dan desa mandiri. Perbedaan ini dinilai perlu disinergikan agar kebijakan pembangunan desa di perbatasan lebih presisi.

Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah memasukkan rencana aksi yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi di Tanah Merah serta penyediaan pusat jasa ekonomi di Tou Lumbis. Namun demikian, pelaksanaannya masih bergantung pada ketersediaan tambahan anggaran.

Berdasarkan hasil pemantauan, dari 22 kegiatan IPKP yang telah dilaksanakan, masih terdapat kawasan dengan capaian nilai D, seperti Tou Lumbis. Di sisi lain, beberapa kawasan telah menunjukkan kemajuan dengan capaian nilai B, antara lain Sabang dan Jayapura. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas capaian yang memerlukan penanganan spesifik sesuai karakteristik wilayah.

Ke depan, BNPP RI mendorong agar pengukuran IPKP dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi bersama K/L terkait, termasuk peninjauan langsung ke lokasi pengukuran. Langkah ini diharapkan dapat memastikan rekomendasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat sasaran.

“Kami berharap rekomendasi IPKP 2025 ini benar-benar ditindaklanjuti dan dijadikan acuan rencana aksi pada tahun berikutnya, sehingga pertumbuhan dan kualitas pengelolaan di PPKP perbatasan dapat meningkat secara berkelanjutan,” pungkas Brigjen TNI Topri.

Sebagai penutup, forum ini menegaskan komitmen BNPP RI dalam memperkuat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan melalui kolaborasi lintas K/L berbasis data dan indeks. Dengan sinergi yang konsisten, IPKP diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga pengungkit kebijakan untuk menghadirkan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan inklusif.

Humas BNPP RI