Tahuna, Sulawesi Utara - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara (Asdep Taslaud) melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi ke Pulau Kawaluso, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNPP RI dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan negara, khususnya di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang memiliki peran strategis bagi pertahanan dan kedaulatan NKRI.

Asisten Deputi Taslaud BNPP RI, Siti Metrianda Akuan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung kondisi aktual masyarakat di wilayah terluar serta mengevaluasi dukungan sarana dan prasarana bagi Satgas Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer).

“Pulau Kawaluso merupakan salah satu dari 28 PPKT yang mendapat pengamanan khusus dari Satgas Pamputer. Kami ingin memastikan kondisi lapangan, baik terkait kehidupan masyarakat maupun dukungan bagi pasukan Satgas,” ujar Siti Metrianda.

Ia menambahkan bahwa hasil pemantauan di lapangan akan segera disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

“Kami telah mencatat berbagai kebutuhan dasar masyarakat dan Satgas Pamputer di Pulau Kawaluso. Kebutuhan air bersih, listrik, serta sarpras penunjang lain harus segera mendapat perhatian,” jelasnya.

Lebih lanjut, Siti Metrianda, menegaskan bahwa kawasan PPKT seperti di Kawaluso ini bukan hanya sekadar titik geografis terluar Indonesia, tetapi juga simbol eksistensi dan kedaulatan bangsa. 

"Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan infrastruktur di wilayah ini menjadi tanggung jawab bersama,” tuturnya.

Camat Kendahe, Irwin Sasiang, yang turut mendampingi tim BNPP RI, menjelaskan bahwa Pulau Kawaluso dihuni oleh sekitar 677 penduduk dengan pengamanan dari Satgas Pamputer TNI Angkatan Darat. Ia menuturkan, keterbatasan air bersih dan listrik masih menjadi persoalan utama di pulau tersebut.

“Saat ini masyarakat masih mengandalkan air hujan. Untuk air minum, kami harus membawa dari Kendahe menggunakan kapal selama enam jam perjalanan. Listrik juga hanya menyala sekitar enam jam hingga tengah malam,” kata Irwin.

Ia menambahkan, kondisi abrasi pantai juga semakin mengkhawatirkan dan mengancam permukiman warga. 

“Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memprogramkan pembangunan tanggul laut untuk mencegah abrasi dan melindungi kawasan permukiman di Kawaluso,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu warga Kawaluso, Jecly Mamuno, yang kini menetap di Tahuna, mengisahkan bahwa keterbatasan sarana pendidikan membuat sebagian warga harus berpindah tempat. 

“Anak-anak kami harus sekolah ke Tahuna karena di Kawaluso hanya tersedia sekolah hingga jenjang SMP. Kami tinggal di rumah-rumah sementara milik Pemda di Kendahe,” ujarnya.

BNPP RI menegaskan bahwa seluruh aspirasi dan kebutuhan masyarakat Pulau Kawaluso akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga anggota BNPP RI untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, BNPP RI berkomitmen mewujudkan kawasan perbatasan laut Indonesia yang aman, berdaya saing, dan sejahtera.

Penulis: Kartika

Editor: Siti Metrianda Akuan

(Humas BNPP RI)