Jayapura, Papua - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menyelenggarakan Forum Pembahasan Kesiapan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, serta di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, pada Senin (10/11/2025).

Forum strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, mengenai pembangunan PLBN Terpadu gelombang ketiga di wilayah perbatasan Indonesia.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan PLBN bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat di perbatasan.

“Membangun PLBN bukan hanya membangun gedung dan fasilitasnya, tetapi juga membangun masyarakatnya agar aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya dapat tumbuh dan berkembang,” ujar Dr. Nurdin.

Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi langkah awal dari rencana pembangunan PLBN baru di Papua, sebagai wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan

“Tentu banyak tantangan dan hambatan, namun semua itu menjadi amunisi bagi kita untuk melangkah lebih semangat dalam membangun kawasan perbatasan,” jelasnya.

Dr. Nurdin juga mengapresiasi sinergi seluruh instansi lintas sektor, baik unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security), maupun TNI–POLRI, yang selama ini terus berkolaborasi dalam menjaga dan mengelola wilayah perbatasan.

“Semoga koordinasi yang kita lakukan hari ini dapat berjalan baik. Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya memperkuat hubungan antarnegara, tetapi juga meneguhkan semangat nasionalisme dan profesionalisme dalam pengelolaan batas negara,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara, Purnomo Sucipto, menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan PLBN di Waris dan Pegunungan Bintang yang dinilainya akan menjadi tonggak penting bagi kemajuan masyarakat Papua.

“Saya merasa sangat berbahagia, karena kita akan membangun sesuatu yang bersejarah dan bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat Papua. Masyarakat terlihat antusias menyambut rencana pembangunan ini, dan semoga pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Purnomo juga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan PLBN yang sudah beroperasi agar memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan.

“Pembangunan ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu pembangunan yang dimulai dari desa atau dari bawah. Kami datang langsung ke Papua untuk memastikan kesiapan pembangunan ini sebagai bahan laporan kepada Presiden,” tegasnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Bupati Keerom, Piter Gusbager, menilai pembangunan PLBN di wilayahnya sangat penting mengingat posisi strategis Keerom sebagai hub penghubung ekonomi dan budaya antara Indonesia dan Papua Nugini.

“Keerom merupakan daerah transisi yang menghubungkan wilayah utara, tengah, dan selatan Papua, sekaligus menjadi gerbang timur Indonesia menuju Pasifik. Potensi ekonomi kami sangat besar, sehingga pembangunan PLBN di Keerom akan menjadi motor penggerak bagi kawasan ini,” ujar Piter.

Senada dengan itu, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menyebutkan bahwa PLBN di wilayahnya akan membawa manfaat besar, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam memperkuat keamanan dan kehadiran negara.

“Pembangunan PLBN di Pegunungan Bintang merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan lokal sekaligus memperkuat kebijakan nasional. Kehadiran PLBN akan menutup celah penyelundupan dan meningkatkan rasa aman masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan kesiapan teknis, sosial, dan administratif sebelum tahap pembangunan dimulai.

Turut hadir dalam forum tersebut antara lain Asisten Deputi Bidang Pertahanan dan Keamanan, Edwin Wuisang, perwakilan Pemerintah Kabupaten Keerom dan Pegunungan Bintang, Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, CIQS Jayapura, Kepala PLBN Skouw, serta unsur Forkopimda Kabupaten Keerom.

Sebelumnya, pada Minggu (9/11), rombongan BNPP RI bersama Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Kementerian Sekretariat Negara dan Asisten Deputi Bidang Pertahanan dan Keamanan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan PLBN di Distrik Waris untuk meninjau kondisi geografis dan kesiapan wilayah.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan dari Konsulat RI di Vanimo, Alexander Tangkuman, yang menyebutkan bahwa pembangunan PLBN di Keerom akan membuka peluang besar bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan sosial-budaya antarwarga di perbatasan Indonesia–Papua Nugini.

“Pembangunan PLBN akan memperkuat akses perdagangan dan pertukaran budaya, sekaligus menjadi simbol persahabatan antara dua bangsa,” ujarnya.

Melalui forum pembahasan ini, Pembangunan PLBN di Waris dan Pegunungan Bintang bukan hanya memperkuat fungsi pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di perbatasan Papua. 

Dengan semangat kolaborasi lintas instansi dan dukungan penuh pemerintah daerah, BNPP RI optimis bahwa kehadiran PLBN baru ini akan menjadi simbol nyata kehadiran negara sekaligus gerbang kemajuan baru di ujung timur Indonesia.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)