Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar audiensi bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara guna membahas isu-isu strategis pengelolaan serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan di wilayah Sulawesi Utara, Rabu (29/4/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus A. Silangen.

Dalam audiensi itu, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menegaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan negara sekaligus cerminan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, pengelolaannya memerlukan pendekatan yang terintegrasi, terarah, serta berbasis skala prioritas yang tepat.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka koordinasi terkait penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kawasan perbatasan, khususnya di Sulawesi Utara,” ujar Irjen Pol. Maith.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan pembahasan Program Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini menyasar wilayah Provinsi Sulawesi Utara, terutama Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Sitaro, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Selain program RTLH, audiensi turut menyoroti rencana percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Marore. Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara sebagai simpul strategis dalam penguatan konektivitas serta peningkatan pelayanan lintas batas.

Irjen Pol. Maith menjelaskan bahwa kawasan perbatasan Sulawesi Utara memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pariwisata, hingga konektivitas antarnegara. Namun demikian, di balik potensi strategis tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi secara bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan dasar, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat terbangun kesamaan persepsi, teridentifikasinya prioritas pembangunan, serta tersusunnya langkah-langkah konkret yang efektif dan berkelanjutan bagi kawasan perbatasan Sulawesi Utara,” kata Irjen Pol. Maith.

Ia menambahkan bahwa peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah sangat krusial, terutama dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program, termasuk memastikan alokasi anggaran yang berpihak pada percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran BNPP RI, antara lain Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono, serta Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan pembangunan kawasan perbatasan Sulawesi Utara berjalan lebih cepat, merata, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Humas BNPP RI