JAKARTA — Dalam upaya mengakselerasi implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perbatasan negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan menggelar Forum Koordinasi Fasilitasi Perwujudan Struktur Ruang pada Kawasan Perbatasan Negara di Entikong, Selasa (29/4/2025).

Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Entikong, Nanga Badau, dan Paloh Aruk di Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam pembuka diskusi, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang aman sekaligus produktif.

“Kawasan perbatasan seperti Entikong memiliki fungsi ganda, baik sebagai gerbang pertahanan negara maupun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Perlu ada strategi terpadu agar keduanya berjalan seimbang,” tegas Irjen Pol. Edfrie R. Maith.

Irjen Pol. Maith mengatakan, bahwa pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan sebagai salah satu pilar utama kedaulatan negara.

“Perbatasan bukan hanya garis di peta, tetapi wajah Indonesia yang langsung berhadapan dengan negara tetangga. Kita harus bangun dengan kesungguhan dan visi yang terpadu,” tandasnya.

Adapun Forum ini dihadir oleh sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga teknis seperti Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pertahanan, serta perwakilan dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau.

Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Drs. Ismawan Harijono, memaparkan bahwa diskusi strategis ini bertujuan untuk mengonfirmasi program prioritas, lokasi, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaan kegiatan struktur ruang sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2023 periode 2025–2029.

“Kegiatan ini bukan sekadar temu teknis, tetapi ruang untuk menyatukan arah dan langkah implementasi kebijakan tata ruang di kawasan perbatasan negara,” ujar Drs. Ismawan

Entikong dipandang sebagai kawasan strategis yang memerlukan pendekatan pembangunan kombinatif antara strategi pengembangan eksogen dan endogen.

Hasil analisis SWOT menunjukkan pentingnya penguatan infrastruktur dasar, pengembangan sektor pertanian, serta tata niaga komoditas unggulan termasuk kerja sama ekonomi lintas batas negara dengan Malaysia.

Diskusi lintas sektor ini juga mengungkap sejumlah kendala aktual di lapangan, seperti belum dioperasikannya Terminal Barang Internasional (TBI) Sanggau akibat belum tersedianya regulasi dan akses jalan yang memadai, serta kebutuhan jalan dan jembatan dengan spesifikasi kekuatan minimal 60 ton untuk mendukung mobilitas alat utama sistem senjata.

“Kami melihat pentingnya membentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat agar rencana tata ruang tidak berhenti di atas kertas. Sinkronisasi program dan anggaran menjadi kata kunci,” tutur Drs. Ismawan.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini tengah disusun skenario pembentukan Forum Penataan Ruang Nasional sebagai wadah pemecahan isu-isu pemanfaatan ruang secara terpadu.

Melalui forum ini, BNPP RI juga meminta kementerian/lembaga untuk menyampaikan capaian dan rencana kegiatan sesuai indikator program prioritas dalam Perpres 66/2023.

“Kami harapkan laporan yang lengkap dari K/L akan memperkuat basis data spasial dan mendukung pengambilan keputusan strategis ke depan,” lanjut Drs. Ismawan

Dengan terselenggaranya forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam membangun perbatasan tidak hanya sebagai wilayah terluar, tetapi sebagai beranda terdepan bangsa. Sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan berjalan terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, perwujudan tata ruang di kawasan strategis seperti Entikong diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan wilayah, tetapi juga membuka akses ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)