Sintang, KALBAR - Sebagai upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara, di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang berlangsung pada 1-3 Juli 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk pejabat dan staf BPPD Kabupaten Sintang, TNI-Polri, aparat kecamatan dan desa perbatasan, serta perwakilan tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan cendekiawan dari Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah.

Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Dr. Nurdin ini menegaskan, bahwa masyarakat merupakan garda terdepan dalam menjaga batas wilayah negara.

“Masyarakat desa perbatasan adalah bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan batas wilayah. Oleh karena itu, mereka harus dipersiapkan secara aktif agar mampu berperan dalam menjaga dan melaporkan kondisi batas negara,” ujar Dr. Nurdin.

Dr. Nurdin juga menyoroti pentingnya Peraturan BNPP RI Nomor 4 Tahun 2023 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan ini.

“Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Menjaga Perbatasan (LKD Mentas) serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP RI, Henry Erafat, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk sikap masyarakat desa perbatasan dalam menjaga keutuhan wilayah negara.

“Melalui kombinasi pembekalan kelas dan kunjungan lapangan, peserta dilatih untuk mampu mengidentifikasi dan melaporkan kondisi patok atau pilar batas negara serta memahami prosedur pelaporan terkait pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan,” jelas Henry.

Henry juga menambahkan bahwa sinergi antara masyarakat dan lembaga pemerintahan sangat penting dalam menciptakan sistem keamanan dan pertahanan yang kuat di wilayah terluar. Ia berharap para peserta dapat mengimplementasikan materi yang diberikan di desa masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Sintang melalui sambutan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Sintang turut menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu di Sungai Kelik sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

“Kami siap mendukung penuh pembangunan PLBN Terpadu di Sungai Kelik dan berharap masyarakat juga diberdayakan agar memiliki kapasitas dalam menjaga dan memelihara batas wilayah negara,” ujarnya.

Selanjutnya, puncak kegiatan lapangan yang berlangsung di Denhubrem Sintang pada 3 Juli 2025 diisi dengan apel pembukaan, simulasi peninjauan replika patok tipe B, C, dan D, serta pengisian form identifikasi lapangan.

Kegiatan diakhiri dengan penyematan pin Mentas dan penyerahan sertifikat sebagai tanda peserta telah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan Kawasan perbatasan negara.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya dalam membangun kekuatan dari pinggiran melalui penguatan peran serta masyarakat perbatasan. Ke depan, diharapkan semangat menjaga keutuhan wilayah negara tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran kolektif masyarakat desa perbatasan.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)