Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Forum Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Triwulan I Tahun 2026 pada Senin, 6 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meninjau capaian sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan lintas kementerian/lembaga (K/L) mitra di kawasan perbatasan negara.

Forum tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP RI, Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Ia menjelaskan bahwa Monev ini menjadi wadah strategis untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program PBWN-KP selama Triwulan I Tahun 2026 sekaligus mengidentifikasi langkah percepatan pada periode berikutnya.

“Forum ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Triwulan I Tahun 2026 bersama kementerian dan lembaga mitra, sehingga dapat diketahui progres, kendala, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan,” ujar Brigjen TNI Topri.

Dalam forum tersebut, Brigjen TNI Topri memaparkan sejumlah rencana dan usulan kegiatan dari K/L mitra. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), mengusulkan kegiatan nonfisik pengelolaan PBWN-KP Tahun 2026 berupa peningkatan kapasitas masyarakat melalui vokasi pengembangan rumput laut di daerah khusus tertinggal dan sangat tertinggal, peningkatan kapasitas kader kesehatan untuk memperluas akses layanan kesehatan, serta vokasi pengembangan pertanian terintegrasi berbasis pertanian rendah karbon.

Sementara itu, lanjut Brigjen TNI Topri, fokus kegiatan Kementerian Pertanian pada tahun 2026 diarahkan pada program swasembada pangan nasional, pengembangan komoditas ekspor strategis, peningkatan produksi susu untuk pangan bergizi, program pekarangan pangan bergizi, serta pengembangan mandiri energi B-50 menuju B-100. Dalam forum tersebut juga disampaikan usulan peta lokasi kawasan produksi pangan dan energi yang mencakup tanaman pangan seluas 1.349.944 hektare, peternakan 79.108 hektare, serta kelapa sawit 438.762 hektare.

Brigjen TNI Topri menambahkan, pada Kementerian Koperasi terdapat lima rencana aksi pengelolaan PBWN-KP Tahun 2026, namun empat di antaranya masih menunggu konfirmasi dan berada pada tahap persiapan identifikasi koperasi penerima program. Kegiatan tersebut direncanakan dapat dilaksanakan secara luring maupun daring dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan diproyeksikan mulai berjalan pada Triwulan II Tahun 2026. 

“Koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas koperasi di kabupaten/kota kawasan perbatasan menjadi kunci agar program ini tepat sasaran,” jelasnya.

Dari sisi pemberdayaan usaha, Kementerian UMKM merencanakan dua kegiatan utama, yakni fasilitasi dan pembinaan usaha mikro melalui PLUT-UMKM serta pembiayaan bagi usaha mikro, yang akan dilaksanakan melalui program kemudahan usaha mikro bermitra. 

Adapun Kementerian Perindustrian menyampaikan rencana penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru serta pengembangan industri kecil dan menengah pengolahan kelapa menjadi virgin coconut oil (VCO) di Kei Besar, Maluku Tenggara.

Menurut Brigjen TNI Topri, sebagian besar kegiatan strategis lintas K/L tersebut baru akan terealisasi pada Triwulan II Tahun 2026. Oleh karena itu, BNPP RI mendorong perlunya sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkala, serta optimalisasi pelaksanaan Monev terpadu lintas K/L sebagai sarana evaluasi bersama dan percepatan realisasi program PBWN-KP.

“Kami berharap kegiatan-kegiatan ini tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten perbatasan, tetapi benar-benar menjangkau kecamatan bahkan sampai pada wilayah delineasi perbatasan,” tegas Brigjen TNI Topri. 

Ia juga mengingatkan pentingnya penyesuaian prioritas program di tengah kebijakan efisiensi anggaran, agar kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan tetap menjadi perhatian utama.

“Kami menyadari bahwa kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab nasional. Namun, pada kesempatan ini kami berharap kawasan perbatasan dapat menjadi fokus, sehingga kemajuan yang dicapai benar-benar signifikan dan mampu mendorong wilayah perbatasan berkembang setara dengan kawasan perkotaan di sekitarnya,” tuturnya.

Melalui forum Monev PBWN-KP ini, BNPP RI menegaskan komitmennya sebagai koordinator pengelolaan kawasan perbatasan untuk memastikan sinergi kebijakan dan program lintas sektor berjalan efektif. Dengan penguatan koordinasi, perencanaan berbasis data, serta pengawasan berkelanjutan, BNPP RI optimistis pembangunan kawasan perbatasan akan semakin terarah, inklusif, dan berkelanjutan demi terwujudnya perbatasan negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Humas BNPP RI