Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam pengelolaan perbatasan negara. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Audiensi dipimpin langsung oleh Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman dan dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dr. Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Irjen Pol. Edfrie R. Maith, serta para Kepala Biro dan Asisten Deputi di lingkungan BNPP RI. 

Dari pihak KJRI Kuching, audiensi dihadiri oleh Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli beserta jajaran.

Pertemuan ini menjadi forum koordinasi strategis antara BNPP RI dan KJRI Kuching dalam rangka memperkuat kerja sama pengelolaan perbatasan negara, khususnya pada aspek pertukaran data dan informasi strategis, peningkatan koordinasi lintas batas, serta penguatan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan bahwa audiensi tersebut menghasilkan kesepahaman awal untuk mengembangkan program kerja sama perbatasan yang lebih terintegrasi.

“Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyusun kerja sama yang lebih konkret, terutama dalam penguatan kapasitas pengelolaan perbatasan dan sistem monitoring lintas batas,” ujar Komjen Pol. Makhruzi.

Ia menambahkan, BNPP RI dan KJRI Kuching sepakat membuka peluang kolaborasi yang mendukung stabilitas kawasan perbatasan. 

Kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan tata kelola, tetapi juga mencakup pengembangan inisiatif ekonomi serta sosial budaya yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Menurut Komjen Pol. Makhruzi, penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci utama dalam pengelolaan perbatasan yang efektif. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

“Dengan data yang valid dan terbarui, penanganan isu-isu perbatasan yang berdampak pada kepentingan nasional dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” katanya.

Dalam audiensi tersebut, kedua pihak juga menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi pelayanan dan perlindungan WNI di wilayah perbatasan. 

Pembahasan difokuskan pada peninjauan mekanisme penanganan WNI bermasalah, khususnya terkait perlindungan sementara dan proses repatriasi, agar pelaksanaannya lebih terstruktur, melibatkan lintas instansi, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui audiensi ini, BNPP RI menegaskan perannya sebagai koordinator pengelolaan perbatasan negara yang mendorong sinergi antarlembaga, baik di dalam maupun luar negeri. 

Ke depan, hasil pertemuan ini diharapkan menjadi fondasi kerja sama yang berkelanjutan guna mewujudkan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan berdaya saing, sekaligus memastikan kehadiran negara dalam melindungi dan melayani WNI di wilayah perbatasan.

Penulis: Bagas R

(Humas BNPP RI)