Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) melaksanakan kegiatan Forum Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di dua lokasi strategis, yakni Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan (PPKP) Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud dan PPKP Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pada Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNPP RI untuk memperkuat tata kelola pembangunan perbatasan secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan melalui pendekatan berbasis data dan partisipasi lintas sektor.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan (Deputi II) BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menyampaikan bahwa pengukuran IPKP bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan fondasi penting untuk memastikan pembangunan di kawasan perbatasan berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

“Melalui IPKP, kita ingin memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di perbatasan demi meningkatkan kualitas hidup,” ujarnya.

Menurut Irjen Pol. Maith, kegiatan seperti ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di wilayah perbatasan agar hasil pengukuran IPKP dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih inklusif.

“Kawasan perbatasan harus dibangun dengan semangat kolaboratif. Pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah dan masyarakat setempat,” ungkapnya.

Pelaksanaan Forum IPKP di Melonguane dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud, Ir. Johari, yang hadir mewakili Bupati Kepulauan Talaud.

Turut hadir Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Talaud Fanmy S. Unsong, unsur Forkopimda, perangkat daerah, serta narasumber dari Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Bappelitbang, dan Lanal Melonguane.

Dalam arahannya, Johari menyampaikan pesan Bupati Kepulauan Talaud bahwa secara geostrategis, posisi Talaud yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadikannya pintu gerbang interaksi Indonesia dengan negara tetangga.

“Kawasan perbatasan harus dibangun dan dikelola dengan baik agar tidak tertinggal dibandingkan wilayah negara tetangga. Pembangunan harus dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan,” ujar Johari.

Johari menegaskan bahwa tantangan di kawasan perbatasan masih cukup besar, mulai dari jarak yang jauh dari pusat pemerintahan, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga minimnya kegiatan ekonomi produktif. Ia optimistis, Melonguane sebagai PPKP dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi di wilayah utara NKRI.

Sementara itu, Ketua Tim Pengukuran IPKP PPKP Melonguane, Susilawati, menjelaskan bahwa kegiatan pengukuran IPKP menjadi instrumen penting dalam menilai capaian pembangunan kawasan perbatasan.

“Melalui pengukuran IPKP, kita bisa melihat sejauh mana kemajuan pembangunan di wilayah perbatasan. Target nasional hingga 2029 adalah peningkatan skor IPKP dari 0,52 menjadi 0,72. Karena itu, data yang dikumpulkan di lapangan sangat menentukan arah kebijakan ke depan,” ungkap Susilawati.

Ia menambahkan bahwa forum ini juga menjadi wadah identifikasi isu dan permasalahan strategis di wilayah PKSN Melonguane, sekaligus masukan penting dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025–2029.

Secara paralel, Tim Keasdepan PKPL BNPP RI juga melaksanakan kegiatan serupa di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang digelar di Kantor BPPD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Forum ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Harry Wolff, dan dihadiri oleh Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Sangihe beserta jajaran, perangkat daerah lintas sektor seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perdagangan.

Dalam sambutannya, Harry Wolff menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menjadi bagian dari RPJMN, namun pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan masih perlu diperkuat.

Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe memerlukan dukungan industri pengolahan untuk membuka lapangan kerja, peningkatan pasokan energi listrik, serta infrastruktur pendukung sektor perikanan seperti gudang penyimpanan, es balok, dan mesin ice flake.

Sementara itu, Ketua Tim Pengukuran IPKP PPKP Tahuna, Rohani Manurung, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengukuran IPKP di wilayah perbatasan adalah belum tersedianya indikator yang benar-benar mampu mencerminkan capaian pembangunan secara menyeluruh.

“Kabupaten Kepulauan Sangihe memperoleh skor IPKP sebesar 0,58 dengan kategori cukup pada tahun 2023–2024. Namun kami terus berupaya meningkatkan capaian ini, termasuk dengan menambahkan Kecamatan Kepulauan Marore dalam pengukuran periode RPJMN 2025–2029,” jelas Rohani.

Rohani menambahkan bahwa sektor perikanan dan pariwisata memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun masih terkendala keterbatasan armada penangkapan, promosi destinasi wisata, dan sarana logistik.

“Diperlukan konektivitas transportasi yang lebih baik serta dukungan promosi agar potensi ekonomi perbatasan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuhnya.

Melalui kegiatan pengukuran IPKP di Melonguane dan Tahuna ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk membangun perbatasan sebagai beranda depan bangsa yang sejahtera dan berdaya saing. Data dan temuan dari lapangan akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan ke depan. 

BNPP RI berharap, kolaborasi lintas instansi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar pembangunan di kawasan perbatasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat, BNPP RI optimistis bahwa kawasan perbatasan seperti Melonguane dan Tahuna akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mencerminkan wajah Indonesia di beranda terdepan negeri.

Penulis: Aeth Dahoklory, Andi Ichsan, Rohani Manurung

Editor: Bagas R

(Humas BNPP RI)