JAKARTA - Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (PKPD) Edfrie Maith menekankan pentingnya definisi operasional dan keterangan yang jelas dalam perbandingan nilai Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP). Hal ini diperlukan agar nilai yang diberikan lebih nyata dan objektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Edfrie dalam rapat penyampaian nilai IPKP PKSN yang diadakan di Ruang Rapat Lantai 2 BNPP, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024). Rapat tersebut bertujuan untuk membahas hasil penilaian IPKP yang telah dilakukan serta mengevaluasi target yang telah ditetapkan.

"Pedoman dan patokan penilaian harus memiliki definisi operasional yang jelas, dan penilaiannya harus objektif," ujar Edfrie. 

Ia berharap nilai IPKP tahun 2023 bisa mencapai 0,50, sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Edfrie, nilai IPKP darat yang sesuai dengan kondisi lapangan saat ini adalah 0,47. Namun, jika nilai ini tidak mencapai target, penilaian harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. "Harus ada hasilnya karena kita sudah terlambat untuk melaporkan ke Bappenas sesuai dengan timeline yang ditetapkan," tegasnya.

Dalam konteks ini, Edfrie menekankan pentingnya koordinasi antara tim penilai dan pengelola data. Mereka harus mampu menyajikan data yang akurat dan seragam, sesuai dengan format yang telah disusun oleh PKPL. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pelaporan dan memastikan bahwa semua data yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan.

"Hasil dari penilaian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi aktual di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi tim untuk bekerja dengan cermat dan teliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data," ujar Edfrie.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai mekanisme pelaksanaan IPKP PKSN 2024, termasuk dukungan anggaran yang diperlukan. Edfrie berharap bahwa dengan adanya koordinasi yang baik dan data yang akurat, proses penilaian dan pelaporan IPKP PKSN bisa berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Edfrie menegaskan bahwa kerjasama antar tim sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. "Kita harus memastikan bahwa semua data yang kita kumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya.

Proses penilaian IPKP PKSN bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah penting untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan penilaian yang objektif dan data yang akurat, BNPP dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan.

Di akhir rapat, Edfrie menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses penilaian. "Kita harus memastikan bahwa semua langkah yang kita ambil transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," ujarnya.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian dan Lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Dalam diskusi tersebut, mereka juga membahas tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penilaian IPKP, serta mencari solusi untuk mengatasinya.

Edfrie menyoroti bahwa tidak semua usulan dari BNPP dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang berdampak pada penilaian IPKP. Oleh karena itu, penilaian harus mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas pentingnya realisasi program dan proyek yang telah direncanakan. "Kita harus memastikan bahwa program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai," kata Edfrie.

Ia juga menggarisbawahi bahwa evaluasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menilai, tetapi juga untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan pengelolaan kawasan perbatasan di masa mendatang.

Edfrie mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam proses penilaian dan pelaporan IPKP. "Kita harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Setiap pihak harus berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, beberapa peserta rapat juga memberikan masukan dan saran terkait pelaksanaan penilaian IPKP. Mereka berharap bahwa hasil penilaian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan kawasan perbatasan.

Rapat penyampaian nilai IPKP PKSN ini menunjukkan komitmen BNPP untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan definisi operasional yang jelas, koordinasi yang baik, serta data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, diharapkan proses penilaian dan pelaporan IPKP PKSN dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

(Humas BNPP)

Penulis dan Editor: Muslikhin