JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terus berkonsentrasi dalam upaya percepatan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan di kawasan perbatasan negara.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Muhammad Farid dalam Rapat Rancangan Kajian Kebijakan tentang Strategi Percepatan Pembangunan untuk Mengatasi Kesenjangan di Kawasan Perbatasan RI yang diselenggarakan oleh Pusbang SKATP Kementerian ATR/BPN di Cikeas Bogor pada hari Selasa, (11/04/2023) lalu.

“Kajian kawasan perbatasan negara krusial untuk dilakukan. Secara empiris beberapa lokasi kawasan perbatasan negara masih mengalami keterbatasan akses pelayanan publik dan menghadapi persoalan kesejahteraan sosial,” jelas Farid, Kamis (13/04/2023).

Farid menjelaskan, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, telah diundangkan 8 Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Seluruh Perpres tersebut berisikan lokasi kawasan perbatasan negara berdasarkan fungsi PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional).

Sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, ditetapkan 18 PKSN. 18 PKSN tersebut diukur tingkat pengelolaan kawasan perbatasannya yang terdiri atas, 8 PKSN di kawasan perbatasan laut dan 10 PKSN di kawasan perbatasan darat.

"Sebagai langkah awal penyusunan kajian kebijakan yang akan dilakukan Pusbang Kementerian ATR, BNPP mengusulkan agar lokasi khusus (lokus) yang dipilih, mewakili kondisi 18 PKSN dimaksud. Terutama lokus PKSN yang belum memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN),” terang Farid.

Lebih lanjut, Farid menerangkan dalam diskusi tersebut, diharapkan hasil kajian tersebut dapat memberikan strategi pembangunan yang konkret dan implementatif sesuai dengan potensi yang ada di kawasan perbatasan negara.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan menjelaskan, dalam mengintervensi kesenjangan dan ketimpangan di kawasan perbatasan negara, BNPP telah menjalankan beberapa amanat Presiden Jokowi.

Hal ini tercermin dari kebijakan, strategi dan prioritas nasional pengelolaan perbatasan negara yang dapat ditinjau melalui Perpres 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP).

"Dalam Perpres tersebut mengatur wilayah pengelolaan kawasan perbatasan meliputi target maksimal pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), 18 Pusat PKSN dan 222 Lokasi Prioritas (Lokpri)," terang Gutmen.

Gutmen juga menerangkan, strategi untuk menipiskan kesenjangan telah dilakukan melalui percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw.

"Selain itu, penguatan kelembagaan pengelolaan BWN-KP," pungkas Gutmen.

(Humas BNPP)