JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP-RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat BNPP-RI menggelar rapat persiapan penyusunan rancangan awal Rencana Induk Tahun 2025-2029 serta usulan bahan masukan Rencana Aksi Tahun 2025 secara hybrid, bersama Kementerian/Lembaga mitra di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP-RI, Senin (2/12/2024).

Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) BNPP-RI Brigjen Pol. Edfrie Richard Maith yang memimpin sekaligus membuka rapat mengungkapkan, pentingnya kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga mitra untuk mewujudkan program-program prioritas yang mendukung visi pembangunan nasional termasuk program Asta Cita Presiden Prabowo.

"Dalam diskusi ini juga membahas isu, mulai dari penyelarasan program lintas Kementerian/Lembaga mitra yang menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Induk Tahun 2025-2029 hingga tantangan yang dihadapi, seperti perubahan nomenklatur kementerian yang mempengaruhi proses perencanaan," ucap Brigjen Pol. Edfrie.

Dalam rapat pembahasan Brigjen Pol. Edfrie menyampaikan tujuh program prioritas dari perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) seperti pembangunan BUMDes, pemanfaatan dana desa, desa wisata, ketahanan pangan, konvergensi stunting desa, pendampingan desa, dan pengentasan daerah tertinggal.

"Selain itu, perwakilan Kementerian Perindustrian menjelaskan arah kebijakan industrialisasi dalam rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 terbagi beberapa fokus industri seperti, industri dasar, industri berbasis SDA, industri berteknologi menengah-tinggi dan industri barang konsumsi berkelanjutan," ujar Brigjen Pol. Edfrie.

Pada Kementerian Pertanian, lanjut Brigjen Pol. Edfrie, dalam RPJMN 2025-2029 Kementerian Pertanian masuk dalam dua agenda pembangunan, yaitu transformasi ekonomi dan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Kemudian, Kementerian Pertanian juga berfokus pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, dan program dukungan manajemen.

"Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian melalui perwakilan Kementerian Pertanian dalam rapat disampaikan untuk mendukung program ketahanan pangan lima tahun kedepan berfokus kepada tanaman pangan," terang Brigjen Pol. Edfrie.

Serta yang menjadi program strategis Kementerian Pertanian, tambah Brigjen Pol. Edfrie, adalah optimalisasi lahan rawa dan cetak sawah swakelola, transformasi pertanian tradisional menuju modern, brigade pangan, dan dukungan untuk program makan siang bergizi.

"Terkait dengan program yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden yaitu program makan siang bergizi, Kementerian Pertanian memberikan dukungan dengan melakukan program kegiatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan bahan-bahan dasar seperti daging, beras, susu, ikan dan Ayam," pungkasnya.

Brigjen Pol. Edfrie mengatakan, pada perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM menyoroti perlunya sinkronisasi program dengan kesiapan daerah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai contoh terdapat kegiatan yang masuk dalam Rencana Induk dan di dalam Inpres namun tidak dapat dilaksanakan kegiatan dikarenakan daerah tidak siap untuk pelaksanaanya.

"Perlunya sinkronisasi, dikarenakan pemecahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dua yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM, hal tersebut berimplikasi terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan di Kawasan Perbatasan. Mereka juga menegaskan pentingnya koordinasi untuk memastikan program tepat sasaran," jelasnya.

Dalam rapat, disepakati pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengakomodasi kebutuhan di kawasan perbatasan. BNPP juga mendorong pendekatan bottom-up dalam pengambilan usulan, dengan harapan usulan dari daerah dapat diterapkan secara efektif di kawasan perbatasan.  

Pertemuan ini menjadi langkah awal strategis dalam memastikan sinergi antar Kementerian/Lembaga mitra untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terencana dan berkelanjutan, hasil rapat akan menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Aksi mendatang.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP-RI)