Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Selatpanjang - Satu hingga dua dekade silam, perjalanan singkat warga Indonesia ke Singapura nyaris menjadi ritual kelas menengah perkotaan. Tujuannya sederhana namun sarat makna simbolik: mencicipi kuliner, terutama durian premium, di kawasan Geylang. 

Nama-nama gerai legendaris begitu lekat di benak para penikmat Mao Shan Wang dan Black Thorn. Harga tinggi tak menjadi soal, sebab yang diburu bukan semata rasa, melainkan pengalaman, gengsi, dan persepsi mutu.

Musim durian—Juni hingga Agustus serta Desember hingga Januari—identik dengan unggahan harga harian di media sosial toko-toko tersebut. Pada masa itu, Singapura diposisikan sebagai etalase modernitas kawasan rapi, efisien, dan konsisten. Dalam banyak hal, ia menjadi tolok ukur bagi wilayah sekitarnya, termasuk kawasan perbatasan Indonesia.

Namun dinamika ekonomi tidak pernah statis

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor makanan dan minuman (F&B) serta ritel Singapura menghadapi tekanan berlapis. Biaya sewa yang terus meningkat, kebijakan upah progresif, keterbatasan tenaga kerja, hingga perubahan perilaku konsumen menjadi kombinasi yang berat. 

Banyak pelaku usaha belum sempat bernapas lega sebelum akhirnya menutup gerai. [1] Banyak di antaranya bahkan belum pernah mencapai titik impas.

Fenomena ini sering disebut sebagai “perfect storm”—badai sempurna yang menghimpit pelaku usaha. Konsumen semakin selektif, lebih banyak berbelanja daring, atau memilih makan di hawker centre yang lebih terjangkau. Di saat yang sama, tren belanja dan wisata singkat ke luar negeri meningkat, terutama ke Johor Bahru dan Batam, karena faktor nilai tukar yang lebih menguntungkan serta perbedaan harga kebutuhan pokok.[2]

Di tengah tekanan tersebut, muncul arus baru yang menarik untuk dicermati

Semakin banyak warga Singapura kini menyeberang ke Batam. Mereka datang bukan hanya untuk berwisata, tetapi untuk mengonsumsi: makan di restoran seafood pesisir, berbelanja kebutuhan harian, hingga menikmati durian lokal Indonesia. Pengalaman rasa yang kompetitif, kesegaran bahan, dan selisih harga yang signifikan menjadi daya tarik utama.

Pertanyaannya: apakah Indonesia hanya akan menikmati ini sebagai berita dan cerita viral, atau menjadikannya strategi nasional?

Fenomena ini mudah dirayakan dengan kebanggaan emosional: “Lihat, sekarang orang Singapura makan di Batam.” Namun nasionalisme ekonomi bukan sekadar euforia. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.

Keunggulan harga memang menjadi daya tarik awal. Struktur biaya lahan dan tenaga kerja yang relatif lebih rendah, kedekatan dengan sumber pasok, serta fleksibilitas skala usaha memberi Batam kelebihan kompetitif. Posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) juga memberikan insentif fiskal tertentu.[3] Tetapi murah bukanlah strategi jangka panjang.

Bagi kawasan perbatasan, arus konsumsi lintas negara merupakan indikator mikro yang sangat strategis. Setiap kunjungan membawa devisa, menciptakan efek berganda bagi UMKM, transportasi laut, perhotelan, hingga sektor jasa pendukung lainnya. 

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pintu masuk wisatawan mancanegara melalui Batam memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian Kepulauan Riau.[4] Ini bukan sekadar transaksi kuliner; ini adalah pergerakan ekonomi kawasan.

Namun pertanyaan kuncinya adalah: apakah momentum ini hanya akan dirayakan sebagai kebanggaan sesaat, atau dikelola sebagai strategi nasional penguatan ekonomi perbatasan?

Keunggulan harga memang menjadi magnet awal. Struktur biaya lahan dan tenaga kerja yang lebih kompetitif, kedekatan dengan sumber pasok, serta posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas memberikan nilai tambah tersendiri. Tetapi sejarah menunjukkan, murah saja tidak pernah cukup.

Tanpa peningkatan tata kelola, mulai dari kebersihan kawasan, kenyamanan ruang publik, keamanan, hingga kepastian hukum usaha, momentum ini berisiko cepat menguap. Harga mungkin mengundang kunjungan pertama, tetapi kualitaslah yang menentukan apakah pengunjung akan kembali.

Di sinilah peran negara menjadi krusial

Dari perspektif pengelolaan perbatasan, negara tidak boleh lamban membaca sinyal perubahan. Efisiensi layanan pelabuhan dan imigrasi, penataan kawasan kuliner yang memenuhi standar higienitas internasional, perlindungan UMKM dari praktik pungutan liar, serta strategi branding kawasan harus berjalan serempak dan terukur. 

Batam perlu diposisikan bukan sekadar destinasi hemat, melainkan ruang konsumsi yang profesional dan terpercaya.

Ada pula dimensi psikologis yang tak kalah penting. Selama bertahun-tahun, wilayah perbatasan Indonesia kerap dipersepsikan sebagai “halaman belakang”. Kini, dalam konteks tertentu, terjadi pembalikan arus: warga dari negara maju datang mencari nilai lebih di Indonesia. Pembalikan persepsi ini adalah peluang, tetapi juga tanggung jawab.

Di era digital, reputasi adalah aset paling rapuh. Satu pengalaman buruk, satu praktik harga tak transparan, atau satu isu kebersihan yang viral dapat merusak kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Karena itu, transparansi harga dan konsistensi mutu harus menjadi fondasi utama.

Batam tidak boleh berhenti pada citra murah. Ia harus naik kela

Penataan kawasan kuliner terpadu, percepatan digitalisasi UMKM, interoperabilitas pembayaran lintas negara, serta promosi wisata berbasis paket akhir pekan terintegrasi perlu didorong secara sistematis. Semua itu harus dibingkai dalam satu narasi besar: Batam sebagai simpul pertumbuhan ekonomi perbatasan yang tertata, kompetitif, dan berkelas.

Hubungan Indonesia dan Singapura tetap strategis dan saling membutuhkan. Fenomena ini bukan soal merayakan kesulitan pihak lain, melainkan tentang kecerdasan membaca momentum. 

Ketika sentra kuliner di Singapura mengalami tekanan, sementara Batam ramai pengunjung lintas batas, itu adalah sinyal perubahan struktur ekonomi kawasan.

Negara yang cerdas bukan yang paling lantang bersuara, tetapi yang paling sigap merumuskan kebijakan.

Dari Geylang ke Batam, sejarah kecil sedang bergerak di hadapan kita. Ia membawa pesan tentang perubahan arus konsumsi, pergeseran persepsi, dan peluang besar bagi kawasan perbatasan. 

Momentum ini nyata, tetapi tidak abadi. Jika dikelola dengan visi dan keberanian berbenah, Batam dapat menjadi simbol baru penguatan ekonomi perbatasan nasional. Namun jika dibiarkan berjalan tanpa arah, ia hanya akan menjadi episode singkat dalam lalu lintas wisata regional.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun menentukan: apakah negara hadir untuk mengarahkan perubahan ini, atau sekadar menjadi penonton yang terlambat menyadari nilainya?

Catatan Kaki

[1] Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapore, Business Closure Statistics and Industry Trends, 2024–2025.

[2] Laporan media bisnis Singapura dan Malaysia mengenai tren belanja lintas batas warga Singapura ke Johor Bahru dan Batam, 2024–2025.

[3] Undang-Undang No. 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

[4] Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara melalui Pintu Masuk Batam, edisi terbaru.

(Humas BNPP RI)