Oleh: Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Sanggau, Kalimantan Barat - Suasana haru menyelimuti kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025). 

Ketika Sang Saka Merah Putih berkibar gagah di langit perbatasan, ribuan warga menyaksikan upacara penuh khidmat yang tidak hanya menjadi simbol kenegaraan, tetapi juga refleksi perjalanan panjang bangsa.

Bagi saya pribadi, momen ini membawa ingatan 34 tahun ke belakang. Pada 1989, ketika Entikong baru saja diresmikan Presiden Soeharto sebagai pos lintas batas pertama di Indonesia, saya pernah berdiri di tempat yang sama menjadi Inspektur Upacara peringatan HUT RI.

Saat itu pos Entikong masih sederhana, bahkan kalah jauh dibanding Border Pos Tebedu di Sarawak, Malaysia. Kini, wajah Entikong berubah total: modern, kokoh, dan megah, menjadi etalase bangsa sekaligus kebanggaan rakyat Indonesia.

“Entikong bukan hanya pintu keluar-masuk negara, melainkan beranda depan yang mencerminkan martabat bangsa,” kenang saya dalam hati, melihat bendera merah putih berkibar di tengah PLBN yang kini berdiri megah.

Dari Pos Sederhana hingga Beranda Indonesia

Sejarah panjang Entikong tidak bisa dilepaskan dari dinamika perbatasan. Pos perbatasan sederhana telah berdiri sejak 1973, lalu dibangun lebih formal pada 1982. Barulah pada 1 Oktober 1989, Pos Lintas Batas Entikong diresmikan dan mulai beroperasi.

Namun, bertahun-tahun kondisi Entikong tertinggal dari pintu perbatasan Tebedu di Sarawak. Perubahan besar baru terjadi setelah 2015 melalui program revitalisasi pemerintah pusat. 

Puncaknya, pada 21 Desember 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan wajah baru PLBN Entikong. Sejak saat itu, Entikong tidak lagi sekadar pos imigrasi, melainkan simbol kedaulatan, pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus identitas bangsa di perbatasan.

Kehidupan di Tapal Batas

Entikong adalah ruang hidup dengan cerita panjang. Penduduknya sekitar 18.166 jiwa, mayoritas berasal dari suku Dayak Bidayuh yang tersebar di desa-desa seperti Entikong, Nekan, Pala Pasang, Semanget, hingga Suruh Tembawang.

Hidup di perbatasan berarti hidup dalam simpang budaya. Tradisi leluhur masyarakat Dayak berpadu dengan ritme modernitas lintas negara. 

Di sinilah Indonesia tampak nyata, bukan hanya pulau-pulau besar di tengah, melainkan juga garis-garis tipis di ujung negeri yang menjadi titik awal pertemuan dengan dunia luar.

"Dikeroyok Panglima Dayak"

Usai upacara bendera HUT ke-80 RI, sebuah peristiwa mengejutkan sekaligus menyentuh hati terjadi. Saat hendak beristirahat bersama jajaran pimpinan daerah, saya tiba-tiba “dikeroyok” oleh rombongan Panglima Dayak se-Kalimantan Barat.

Tentu bukan pengeroyokan dalam arti sesungguhnya, melainkan keroyokan penuh makna persaudaraan. Mereka datang mengenakan pakaian adat perang lengkap dengan mandau, hiasan bulu enggang, dan simbol-simbol kebanggaan. 

Suasana formal upacara seketika berubah menjadi hangat, penuh tawa, nostalgia, sekaligus diskusi serius.

Bagi saya pribadi, pertemuan itu bukan sekadar seremoni. Beberapa panglima yang hadir adalah sahabat lama, rekan seperjuangan dalam menjaga perbatasan, kini datang melepas rindu. 

Ada pula generasi muda yang membawa semangat baru, melanjutkan warisan leluhur menjaga tapal batas bangsa.

Di antara mereka hadir Ropinus Pratama, Panglima Adat Pangalanggok Ansekng yang merupakan cucu pejuang RI 1945 Langar Djantan; Andreas, Panglima Asap dari Sintang; Antot, Panglima DAD Entikong; Hermanus Iwal, Koordinator Panglima Temenggung; serta perwakilan Dayak dari sub-suku Kerambay, Paus, Iban Sebaruk Tanah Kedeh, Sisang, dan Golik.

Suara dari Perbatasan

Para panglima tidak hanya datang bersilaturahmi, tetapi juga membawa 13 poin aspirasi untuk pemerintah pusat dan lembaga terkait. Intinya jelas: perbatasan harus kuat, lingkungan hidup terjaga, dan masyarakat sejahtera.

Mereka mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih merata, pelestarian hutan lindung, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembukaan lapangan kerja, serta pengakuan adat Dayak sebagai mitra strategis negara. 

Generasi muda di perbatasan juga diharapkan aktif menjaga nasionalisme agar tidak luntur diterpa arus globalisasi.

Aspirasi tersebut sejalan dengan visi pemerintah melalui BNPP RI, yakni membangun kawasan perbatasan bukan sebagai halaman belakang, tetapi sebagai halaman depan bangsa.

Persaudaraan yang Mengikat

Momen “dikeroyok” para Panglima Dayak adalah pelajaran berharga bagi saya. Kemerdekaan bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga bagaimana bangsa ini menjaga kedaulatan hari ini dan menyiapkan masa depan.

Ketika tangan-tangan para panglima menjabat erat, ketika suara mereka bersahut menyampaikan aspirasi, saya merasa Indonesia hadir secara utuh di Entikong. 

Bukan hanya lewat Merah Putih yang berkibar, tetapi juga melalui wajah-wajah masyarakat adat yang hatinya selalu merah putih.

Entikong telah menorehkan babak penting dalam perjalanan bangsa: dari pos sederhana tahun 1973, menjadi PLBN pertama di Indonesia pada 1989, hingga wajah modern yang diresmikan pada 2016. Dan kini, di usia ke-80 kemerdekaan, Entikong kembali menorehkan kisah persaudaraan antara negara dan masyarakat adat Dayak.

Ketika Panglima Dayak “mengeroyok” Inspektur Upacara, yang terjadi bukanlah ancaman, melainkan pelukan persaudaraan dan harapan bersama. Harapan agar perbatasan tidak hanya menjadi garis pemisah, melainkan jembatan yang menghubungkan martabat bangsa dengan dunia.

Sebab sejatinya, perbatasan bukanlah pinggiran. Ia adalah beranda depan Indonesia.

(Humas BNPP RI)