JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara untuk Triwulan III 2024 pada, Selasa (3/12/2024).

Sebagai bentuk koordinasi serta kerja sama dalam pengelolaan kawasan perbatasan, kegiatan rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) mitra BNPP-RI, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, TNI, Polri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).  

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP-RI Siti Metrianda menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara serta memastikan efektivitas dan kesinambungan pengelolaan perbatasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022.

"Adapun beberapa isu strategis yang perlu dihadapi seperti penyelesaian segmen batas maritim, pemeliharaan titik dasar dan referensi, peningkatan sistem keamanan di wilayah perbatasan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kawasan perbatasan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di kawasan perbatasan," ucap Metrianda.

Kemudian, dapat disampaikan bahwa Kementerian/Lembaga mitra yang hadir juga turut memberikan laporan capaian teknis dalam kegiatan rapat monitoring dan evaluasi batas negara wilayah laut dan udara untuk Triwulan III 2024.

Dalam hal ini, BIG melaporkan bahwa telah dilakukan verifikasi titik dasar di Sulawesi Utara dan Selatan Pulau Jawa, dengan tantangan publikasi data akibat belum adanya MoU antar negara terkait data batas maritim.

Pada Mabes TNI, melaporkan bahwa operasi TNI mencakup pengamanan wilayah perbatasan laut dan udara dengan realisasi anggaran operasi pengamanan perbatasan telah mencapai 100% untuk 23 operasi utama. 

TNI AL melaporkan pembangunan Posal Benjina telah selesai, namun fasilitas pendukung seperti listrik permanen masih menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, TNI AU juga terus memperluas pengelolaan batas udara dengan instalasi radar di wilayah strategis, meski masih ada area yang belum terjangkau.

POLRI juga menyoroti terkait keberhasilan dalam patroli perairan dan pengamanan pulau terluar dengan realisasi anggaran di atas 70%, serta yang menjadi lokasi prioritas pengamanan meliputi Kalimantan Utara (Kaltara), Kepulauan Riau (Kepri), dan wilayah perbatasan lainnya.

Dalam rapat, Bakamla juga menerangkan terkait patroli nasional yang dilaksanakan dengan tiga skema, yaitu mandiri, bersama, dan terkoordinasi dengan rata-rata realisasi anggaran kegiatan patroli dan operasi udara mencapai 80%-90%. 

Rapat ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap capaian anggaran hingga Triwulan III 2024. Hasilnya akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana aksi pada tahun mendatang.

Dengan semangat kolaborasi lintas lembaga ini, semua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan memperkuat infrastruktur demi menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga perbatasan negara demi memastikan kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia.

(HUMAS BNPP-RI)