Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dengan agenda Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BNPP RI, Senin (18/5/2026). 

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BNPP RI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Forum tersebut menghadirkan narasumber dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Adhi Setyo Tamtomo, selaku Ketua Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye KPK. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai BNPP RI sebagai upaya peningkatan pemahaman serta penguatan budaya integritas aparatur.

Dalam paparannya, Adhi Setyo Tamtomo menegaskan bahwa praktik korupsi kerap tidak bermula dari pelanggaran besar, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap lumrah. 

“Korupsi sering diawali dari pembiaran terhadap hal-hal kecil, seperti pemberian uang terima kasih, bingkisan, atau fasilitas tertentu yang sebenarnya melanggar ketentuan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, praktik tersebut dalam banyak kasus telah dinormalisasi dalam pelayanan publik, baik oleh pemberi maupun penerima. Berdasarkan data KPK dan hasil sejumlah survei, masih ditemukan masyarakat yang memberikan imbalan di luar ketentuan untuk mempercepat layanan, sementara sebagian aparatur pernah melihat atau mendengar praktik penerimaan pemberian dalam proses pelayanan.

Dalam kesempatan itu, KPK juga memaparkan kondisi integritas nasional yang masih menghadapi tantangan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2025 tercatat berada pada angka 34 dari skala 100, yang menunjukkan tingkat persepsi korupsi masih relatif tinggi. Sementara itu, Indeks Integritas Nasional berada pada angka 72,32 dengan kategori rentan.

Namun demikian, secara tidak langsung Adhi mengapresiasi capaian BNPP RI yang memperoleh skor 81,03 berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi modal penting bagi BNPP untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal dan budaya kerja berintegritas di lingkungan organisasi.

Pada sesi sosialisasi, peserta juga dibekali pemahaman mengenai faktor-faktor pemicu terjadinya korupsi melalui konsep Fraud Pentagon, yang meliputi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, dan arogansi. 

Selain itu, disampaikan pula berbagai kebiasaan yang berpotensi memicu korupsi, seperti gaya hidup berbiaya tinggi, praktik pemberian hadiah kepada atasan, hingga budaya “uang terima kasih” dalam pelayanan publik.

Adhi Setyo Tamtomo juga mengingatkan pentingnya pengelolaan konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik kerap menjadi pintu masuk pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi.

Selain penguatan pemahaman antikorupsi, peserta memperoleh edukasi mengenai perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan, serta pentingnya mencegah praktik pungutan liar dalam pelayanan publik. KPK menegaskan bahwa seluruh layanan publik harus diberikan sesuai prosedur resmi dan bebas dari praktik transaksional.

Melalui forum SPIP Terintegrasi ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. 

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal sekaligus mendorong seluruh pegawai menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas, sejalan dengan pesan penutup KPK bahwa sistem yang baik melindungi dari kesalahan, namun integritas menjaga setiap insan untuk tetap berada pada jalan yang benar.

Penulis: Viny

Humas BNPP RI