SAMBAS, KALBAR - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menerima kunjungan kerja dari tim Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (3/7/2024) lalu. 

Kedatangan tim KSP ke PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mengoordinasikan dan membahas isu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan (Ipoleksosbudhankam) di perbatasan negara. 

Ketua Tim Tenaga Ahli Utama KSP Bidang Hankam, Mufhti Makarim, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin semua kendala dan masalah di perbatasan dapat diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir. Masa jabatan Presiden Jokowi akan segera berakhir pada Oktober 2024 mendatang.

"Presiden Jokowi ingin semua kendala dan masalah di perbatasan dapat diselesaikan sebelum masa akhir jabatan!," terang Mufhti Makarim.

"KSP adalah mata dan telinga presiden. Kami di sini untuk mendengarkan kendala yang terjadi,” ujarnya lagi. 

Ia juga menegaskan akan menindaklanjuti permasalahan dan dinamika yang terjadi di perbatasan yang diperoleh dari kunjungan kerja ini. KSP akan tetap aktif berkoordinasi dengan BNPP. 

"Kami akan menyampaikan hasil dari pertemuan ini kepada presiden agar dapat ditemukan solusi yang tepat," tegasnya. 

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala PLBN Aruk, Wendelinus Fanu, menjelaskan bahwa, masih terdapat 5 PLBN yang sudah beroperasi namun belum diresmikan berdasarkan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2015 dan Inpres No. 1 Tahun 2019. 

"2 PLBN yang sudah selesai pembangunan, 1 PLBN dalam tahap pembangunan, dan 2 PLBN yang belum dapat direalisasikan," terang Wendel dalam pemaparannya.

Ia juga menyoroti kasus pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk secara ilegal ke Malaysia. Pemulangan jenazah yang diterima dan dipantau PLBN Aruk seringkali tidak manusiawi, seperti kejadian pada 30 Mei 2024 lalu.

"Kemarin ada PMI yang dipulangkan setelah meninggal dunia sejak 27 Mei atau 3 hari. Jenazah ini hanya diangkut menggunakan mobil sedan dengan dibungkus selimut. Tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama,” jelasnya.

Wendel juga menjelaskan dinamika permsalahan di perbatasan negara lainnya yakni pintu keluar dan masuk ke Malaysia yang berada di Kecamatan Temajuk, Kabupaten Sambas, Kalbar. Sebelum pandemi Covid-19, perlintasan dengan Teluk Melano, Malaysia, sudah dibuka.

"Namun setelah pandemi hingga saat ini, masih belum ada kejelasan mengenai exit/entry point tersebut,” ujar Wendelinus.

Wendelinus juga menambahkan adanya kekurangan personel dan tidak adanya tunjangan perbatasan bagi pegawai yang bekerja di perbatasan. Pada tahun 2023, terdapat 7.082 kendaraan yang melintas di PLBN Aruk yang dilayani oleh 1 orang saja yakni dari unsur asuransi. 

"Kondisi ini tentu membuat pelayanan menjadi terhambat, terutama saat hari besar. Kita juga melihat beban kerja yang sangat besar karena hanya ada 1 orang yang melayani pelintas,” tambahnya.

Dirinya juga menyampaikan aspirasi dari pegawai yang bekerja di perbatasan, yang masih belum mendapatkan tunjangan perbatasan. Pegawai dihadapkan dengan pekerjaan yang jauh dari keluarga dan biaya untuk pulang yang besar.

Rapat yang digelar di Lantai 4 Wisma Indonesia PLBN Aruk ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ), Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas, Camat Sajingan Besar. 

Selain itu unsur Kepolisian, unsur Tentara Negara Indonesia (TNI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sambas, unsur Asuransi, dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sambas.

Penulis : Benny B Hendri

Editor : Binsar Marulitua