Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Di tengah derasnya arus informasi global, ancaman radikalisme dan ekstremisme kekerasan kini hadir dalam bentuk yang semakin kompleks. Dunia digital telah menjadi ruang baru bagi proses radikalisasi, di mana individu dapat terpapar paham ekstrem tanpa perlu kontak langsung dengan perekrut. Fenomena self-radicalization atau radikalisasi diri ini menjadi tantangan nyata bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Dengan lebih dari dua ratus juta pengguna internet aktif, Indonesia menghadapi potensi besar penyebaran paham intoleran dan kekerasan berbasis ideologi melalui media sosial. Literasi digital dan ideologis masyarakat yang belum merata menambah kerentanan ini. 

Di sisi lain, wilayah perbatasan Indonesia yang menjadi titik temu sosial, ekonomi, dan budaya, juga berpotensi menjadi ruang subur bagi penyebaran narasi intoleran yang sering dibungkus dalam sentimen nasionalisme semu.

Dalam konteks inilah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memiliki posisi strategis. 

Keduanya berperan penting dalam menjaga ketahanan ideologis bangsa, baik melalui deteksi dini di ruang digital maupun pemberdayaan masyarakat di garis terluar negara.

Transformasi Ancaman di Era Digital

Radikalisme kontemporer telah bergeser dari pola lama yang berbasis organisasi menjadi fenomena yang bersifat individual dan desentralistik. Berbagai kasus di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bahwa radikalisasi kini kerap terjadi melalui interaksi di dunia maya² tanpa keterlibatan langsung kelompok teror.³

Kondisi ini menjadi pengingat bagi Indonesia bahwa ancaman ekstremisme tidak lagi datang dari luar, tetapi dapat tumbuh di dalam komunitas, bahkan institusi, melalui penyebaran ideologi yang memanfaatkan kerentanan psikologis dan sosial masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana membangun ekosistem digital yang aman tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Pemerintah melalui BNPT dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan berbagai upaya pemantauan dan pemblokiran konten radikal. 

Namun, kompleksitas algoritma media sosial menuntut pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis partisipasi masyarakat.⁴

Kampanye literasi digital, counter-narrative, dan penguatan nilai kebangsaan harus terus digalakkan agar masyarakat tidak hanya menolak kekerasan, tetapi juga memiliki ketahanan ideologis yang kuat.⁵

Perbatasan: Benteng Fisik dan Ideologis Bangsa

Wilayah perbatasan memiliki karakteristik yang unik: di satu sisi menjadi pintu gerbang kedaulatan negara, namun di sisi lain kerap menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang kompleks. Ketimpangan pembangunan dan keterisolasian informasi sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menanamkan narasi intoleran atau sentimen anti-negara.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola kawasan perbatasan, BNPP RI memiliki peran penting bukan hanya dalam aspek fisik seperti infrastruktur dan pelayanan lintas batas, tetapi juga dalam membangun ketahanan sosial dan ideologis masyarakat perbatasan.

Upaya ini dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas komunitas lokal, pelibatan tokoh adat dan agama, serta peningkatan literasi kebangsaan di wilayah terdepan negara. 

Kolaborasi lintas sektor antara BNPP, BNPT, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem deteksi dini terhadap gejala sosial yang mengarah pada radikalisasi.

Analisis dan Tantangan

Pola radikalisasi yang terdesentralisasi telah mengaburkan batas antara pelaku, korban, dan penyebar paham ekstrem. Platform daring kini berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana perekrutan, pelatihan, dan pembentukan identitas ideologis. 

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana membangun ekosistem digital yang aman tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Pada saat yang sama, sejumlah kasus global menunjukkan bahwa infiltrasi ideologi ekstrem dapat terjadi di berbagai tingkat institusi. Dugaan infiltrasi kelompok Hamas ke lembaga kemanusiaan UNRWA⁶ dan penangkapan jaringan ekstremis di Jerman serta Austria⁷ membuktikan bahwa ancaman radikalisme tidak hanya hadir di luar sistem, tetapi dapat tumbuh di dalam struktur kelembagaan. 

Situasi ini menjadi peringatan bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal serta membangun sistem pelaporan yang transparan. Mekanisme perlindungan terhadap whistle-blower dan saksi sangat penting agar masyarakat merasa aman melaporkan indikasi radikalisasi di lingkungannya⁹.

Sementara itu, perubahan bentuk ekstremisme global juga perlu diwaspadai. Laporan tahunan Prevent Strategy dari Inggris menunjukkan peningkatan signifikan dalam ekstremisme sayap kanan, yang kini bahkan melampaui rujukan terhadap ekstremisme Islamis¹⁰. 

Di Amerika Serikat, data Anti-Defamation League memperlihatkan peningkatan tajam kasus antisemitisme selama 2024¹¹. Perubahan lanskap ekstremisme ini menunjukkan bahwa radikalisasi dapat muncul dalam berbagai bentuk ideologi—baik agama, ras, maupun nasionalisme ekstrem—yang semuanya berpotensi mengancam kohesi sosial di Indonesia.

Sinergi Strategis dalam Menangkal Radikalisme

Menangkal radikalisme di era digital membutuhkan strategi nasional yang terintegrasi, lintas sektor, dan berkelanjutan. BNPT memiliki mandat utama dalam penanggulangan terorisme, sementara BNPP RI berperan sebagai pengawal ketahanan sosial dan ideologis di perbatasan.

Pendekatan digital perlu difokuskan pada pembangunan literasi kritis, terutama bagi generasi muda dan kelompok masyarakat rentan yang menjadi target utama propaganda ekstremis. 

Sementara itu, pendekatan sosial dan budaya perlu diarahkan untuk memperkuat rasa kebangsaan, toleransi, dan wawasan multikultural, khususnya di daerah perbatasan. Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah perlu diintegrasikan dengan pendidikan multikultural dan moderasi beragama¹³.

Program deradikalisasi yang dijalankan BNPT dapat diperkuat melalui sinergi dengan BNPP RI dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial. Mantan narapidana teror, misalnya, perlu diberikan kesempatan rehabilitasi ideologis sekaligus pelatihan keterampilan agar dapat kembali produktif di tengah masyarakat.¹²

BNPP RI juga perlu dilibatkan secara aktif dalam sistem pemantauan sosial nasional. Fungsi ini mencakup deteksi terhadap perubahan perilaku ideologis, intoleransi, serta gerakan separatis yang berpotensi tumbuh di wilayah perbatasan. Dengan begitu, kawasan perbatasan bukan hanya berfungsi sebagai zona keamanan fisik, tetapi juga benteng ideologis bangsa.

Penutup: Dari Tapal Batas Menuju Ketahanan Bangsa

Radikalisme dan ekstremisme di era digital tidak dapat ditangani dengan pendekatan parsial. Diperlukan kebijakan yang cerdas, inklusif, dan melibatkan seluruh komponen bangsa. 

Sinergi antara BNPT dan BNPP RI menjadi langkah penting dalam memperkuat daya tahan ideologis masyarakat, baik di ruang digital maupun di wilayah perbatasan.

Menangkal radikalisme berarti menjaga dua dimensi vital bangsa: ruang digital dan ruang geografis. Dengan menggabungkan strategi keamanan, pendidikan, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa perbatasan tidak hanya menjadi garis pemisah teritorial, melainkan juga perisai nilai-nilai kebangsaan yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

Sebagaimana ditegaskan dalam semangat Pancasila, menjaga perbatasan bukan sekadar menjaga tanah air, tetapi juga menjaga jati diri dan ideologi bangsa di tengah arus globalisasi yang terus berubah.

(Humas BNPP RI)

Catatan Kaki 

1. Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2024 (Sydney: IEP, 2024).

2. U.S. Department of Justice, “Two New Jersey Men Arrested for Terror Plot,” Press Release, March 2024.

3. Le Monde, “Lyon Attack and the Phenomenon of Self-Radicalization,” April 2024.

4. BNPT dan Kominfo, Laporan Kolaborasi Penanganan Konten Radikal di Dunia Digital (Jakarta: BNPT, 2023).

5. Wahid Foundation, Mapping Youth Vulnerability to Extremism in Indonesia (Jakarta: Wahid Foundation, 2023).

6. Reuters, “Israel Accuses UNRWA of Hamas Infiltration,” February 2024.

7. Deutsche Welle (DW), “Germany and Austria Arrest Islamist Suspects in Coordinated Raid,” May 2024.

8. BBC Arabic, “Inside the UN Agencies and Radical Links,” Investigative Report, June 2024.

9. UK Home Office, Prevent Strategy Annual Report 2024 (London: Government of the United Kingdom, 2024)

10. Anti-Defamation League (ADL), Audit of Antisemitic Incidents in the United States, 2024 (New York: ADL, 2024).

11. BNPT, Evaluasi Program Deradikalisasi 2022–2024 (Jakarta: BNPT, 2024).

12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Toleransi di Sekolah Menengah (Jakarta: Kemendikbudristek, 2024).