JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menobatkan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP-RI) Prof Zudan Arif Fakrulloh selaku Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai Pj Gubernur atau Kepala Daerah (KDH) terbaik seluruh Indonesia.

"Jadi setelah kita evaluasi, maka Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh sebagai penjabat gubernur kepala daerah terbaik," ujar Mendagri Tito dalam acara pengarahan ke semua Pj KDH secara virtual, Rabu (4/12/2024).

Prof Zudan memiliki nilai evaluasi 85 dengan kategori baik. Pada urutan kedua ditempati Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi dengan nilai evaluasi 84 kategori baik, di urutan ketiga Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Dr Agus Fatoni dengan nilai evaluasi 83 kategori baik.

Sementara urutan keempat Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik dengan nilai evaluasi 81,60 kategori baik, dan pada posisi kelima Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi dengan nilai evaluasi 80,68 kategori baik.

Diketahui Prof Zudan menjadi Pj Gubernur Sulsel adalah kali ketiga menjadi daerah yang dipimpinnya. Sebelumnya, Prof Zudan menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) yang telah berakhir masa jabatannya pada 12 Mei 2024, dan ia juga pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Gorontalo pada 28 Oktober 2016 - 12 Mei 2017.

Sementara itu, pengamat pemerintahan yang juga Guru Besar Fakultas Fisip Unhas, Prof Dr Armin Arsyad menilai bahwa penetapan Prof Zudan sebagai kepala daerah terbaik sudah sangat tepat.

"Pj Gubernur bukan hanya memimpin tapi mengayomi warga Sulsel. Ia juga mampu merangkul semua pihak, semua lini, semua kalangan. Beliau wajar jadi yang terbaik," ujar Prof Armin Arsyad.

Hal ini membuktikan, selepas dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel oleh Mendagri Tito pada 17 Mei 2024 lalu, Prof Zudan dapat menjalankan amanat tugas pemerintahan sebagai pelayan publik dengan baik.

Mengingat apa yang telah dinobatkan kepada Prof Zudan ini, sebagai cerminan atas pesan beliau setelah dilantik menjadi Pj Gubernur Sulsel enam bulan lalu, mengenai tiga tugas pokok yang harus dijalankan ketika menjabat sebagai gubernur.

"Penjabat itu tugasnya mengisi kekosongan jabatan, tugas utama dalam pemerintahan itu yang pertama, menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan pelayanan publik, kedua tugas melanjutkan pembangunan, dan yang ketiga menyapa masyarakat melalui tugas sosial," ucap Prof Zudan pada, 17 Mei 2024 lalu.

Penulis: Bagas Ramadhandy

(Humas BNPP-RI)