JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), resmi mengangkat Robert Simbolon sebagai Anggota Kelompok Ahli (Pokli) BNPP. Pengangkatan ini diumumkan pada Kamis, 19 September 2024 di Jakarta. 

Plh. Sekretaris BNPP, Irjen Pol Makhruzi Rahman, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepala BNPP yang mengukuhkan Robert Simbolon sebagai Anggota Kelompok Ahli. 

Saat memberikan sambutan, Irjen Pol Makhruzi Rahman juga menggarisbawahi pentingnya peran Kelompok Ahli dalam merumuskan kebijakan strategis. 

"Kelompok Ahli ini adalah think tank BNPP. Mereka memberikan pandangan-pandangan yang strategis dan visioner untuk membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang tepat, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang," kata Makhruzi.

Makhruzi juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, BNPP akan fokus pada penguatan infrastruktur di kawasan perbatasan. Hal ini termasuk pembangunan pos-pos pengamanan, peningkatan fasilitas umum, serta memperbaiki aksesibilitas di daerah-daerah terpencil yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. 

"Kawasan perbatasan adalah beranda depan negara kita. Jika infrastruktur di sana tidak memadai, maka bukan hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi juga keamanan negara bisa terganggu," tegas Makhruzi.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan harus selalu memperhatikan keseimbangan antara keamanan dan kesejahteraan masyarakat. "Tidak ada gunanya kita membangun pos-pos perbatasan jika masyarakat di sekitarnya tidak sejahtera. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas utama," tandasnya.

Untuk diketahui, Kelompok Ahli di BNPP ini memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Sesuai dengan aturan yang berlaku, tugas dan fungsi utama dari kelompok ahli ini meliputi:

1. Pengkajian strategis terkait pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

2. Pemberian saran dan pendapat kepada Kepala BNPP, baik diminta maupun tidak diminta, terkait kebijakan-kebijakan penting dalam pengelolaan perbatasan.

3. Penyusunan rekomendasi yang berkaitan dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sebagai bahan masukan yang strategis bagi para pengambil kebijakan.

Robert Simbolon sendiri bukanlah nama baru di lingkungan BNPP. Sebelum diangkat sebagai Anggota Kelompok Ahli, Robert telah menduduki posisi strategis sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan pernah pula menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP. 

Pengalaman panjang dan kedalaman pemahaman Robert mengenai pengelolaan perbatasan membuatnya dianggap tepat untuk mendapat kehormatan ini.

Menurut Robert, tugas-tugas sebagai Pokli BNPP, tidaklah ringan mengingat wilayah perbatasan memiliki kompleksitas tersendiri. 

"Mengelola perbatasan tidak hanya soal penentuan batas-batas teritorial, tetapi juga menyangkut aspek kedaulatan, keamanan, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, serta diplomasi dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi," ujar Robert Simbolon setelah menerima SK pengangkatannya.

Robert menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan batas wilayah adalah memastikan integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia tetap terjaga, terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. 

"Kawasan perbatasan sering kali menjadi daerah rawan, baik dari aspek keamanan maupun kesejahteraan. Di situlah peran BNPP menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa negara hadir di perbatasan, tidak hanya dalam bentuk pengamanan, tetapi juga melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setempat," tandasnya.

Selain itu, Robert juga menekankan pentingnya kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam menangani isu-isu perbatasan. "Isu perbatasan bukan hanya urusan BNPP saja. Ini adalah isu nasional yang melibatkan banyak sektor, mulai dari pertahanan, keamanan, hingga pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan yang ada," jelasnya.

(Humas BNPP)

Editor: Muslikhin