Oleh: Drs. Hamidin - Kelompok Ahli BNPP RI

Jakarta - Konflik geopolitik kerap dipersepsikan sebagai peristiwa yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun sejarah global membuktikan, gejolak internasional khususnya di kawasan strategis dunia dapat dengan cepat menjalar hingga memengaruhi stabilitas ekonomi, harga energi, bahkan ketahanan nasional. 

Apa yang terjadi ribuan kilometer dari Tanah Air, terutama di kawasan Timur Tengah, berpotensi berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tulisan ini bukanlah sebuah ramalan, melainkan refleksi strategis atas dinamika geopolitik global yang tengah berlangsung. Harapannya sederhana: semoga skenario terburuk tidak pernah menjadi kenyataan. Namun di tengah eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, perhatian dunia kini tertuju pada satu titik krusial yang memiliki arti vital bagi perekonomian global, yakni Selat Hormuz.

Hingga 11 Maret 2026, kawasan tersebut berada dalam kondisi yang sangat tegang. Konflik terbuka yang meningkat sejak akhir Februari telah membawa jalur pelayaran energi terpenting dunia ke ambang ketidakpastian serius. Jika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan negara-negara Teluk, tetapi juga menjalar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Selat Hormuz: Urat Nadi Energi Global

Selat Hormuz merupakan jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Meski lebarnya hanya sekitar 39 kilometer di titik tersempit, selat ini menjadi jalur lintasan sekitar 20–30 persen pasokan minyak dunia setiap harinya.¹

Negara-negara produsen energi utama seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Irak sangat bergantung pada jalur ini untuk menyalurkan minyak dan gas ke pasar internasional.

Secara formal, Selat Hormuz memang masih dinyatakan terbuka. Namun dalam praktiknya, situasi di lapangan jauh dari kondisi normal. Peringatan keamanan dari Garda Revolusi Iran (IRGC) kepada kapal-kapal tanker, disertai ancaman risiko militer, telah menurunkan kepercayaan pelaku industri pelayaran. 

Data pelacakan menunjukkan penurunan lalu lintas kapal hingga 70–80 persen, sementara perusahaan pelayaran global memilih menunda operasional akibat lonjakan premi asuransi dan risiko keselamatan awak kapal.²

Perusahaan pelayaran besar seperti Maersk, MSC, dan Hapag-Lloyd dilaporkan menunda sebagian operasi mereka di kawasan tersebut. Ketika perusahaan asuransi maritim mulai mencabut perlindungan risiko perang sejak awal Maret 2026, biaya pelayaran menjadi tidak rasional bagi banyak operator kapal tanker.

Dampak Nyata bagi Indonesia

Krisis ini bukan sekadar isu geopolitik jauh di Timur Tengah. Indonesia mulai merasakan dampaknya secara langsung. Sejumlah kapal tanker milik Pertamina dilaporkan tertahan di kawasan Teluk Persia karena tingginya risiko melintas Selat Hormuz. Kondisi ini menegaskan betapa rapuhnya rantai pasok energi global yang selama ini menopang kebutuhan energi nasional.

Lebih dari sekadar persoalan pasokan, krisis ini juga menyentuh sisi kemanusiaan. Insiden ledakan kapal Musaffah 2 pada 6 Maret 2026, yang mengakibatkan awak kapal warga negara Indonesia menjadi korban, mengingatkan bahwa ribuan pelaut Indonesia bekerja di jalur-jalur pelayaran berisiko tinggi. Konflik global, dengan demikian, memiliki dampak nyata bagi keselamatan warga negara.

Di sisi ekonomi, lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus 90 dolar AS per barel mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal nasional.³ Kenaikan harga ini berpotensi memengaruhi asumsi APBN, khususnya terkait subsidi energi dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Jika Selat Hormuz Benar-Benar Tertutup

Skenario terburuk yang dikhawatirkan banyak analis adalah penutupan total Selat Hormuz dalam jangka waktu panjang. Jika itu terjadi, dunia berpotensi menghadapi guncangan energi terbesar sejak krisis minyak 1973. Bagi Indonesia, dampaknya dapat sangat serius.

1.Krisis Ketahanan Energi

Indonesia masih merupakan negara pengimpor minyak bersih (net oil importer). Sebagian besar pasokan minyak mentah dan produk BBM masih berasal dari kawasan Timur Tengah.

Jika jalur Hormuz tertutup, rantai pasok energi Indonesia akan langsung terganggu. Kapal tanker yang membawa minyak menuju kilang domestik berpotensi tertahan atau harus memutar jalur lebih jauh dengan biaya jauh lebih mahal.

Cadangan operasional BBM nasional yang biasanya berkisar sekitar tiga minggu dapat terkuras dengan cepat. Tanpa pasokan alternatif, pemerintah mungkin harus memberlakukan penjatahan BBM secara nasional.

Dalam kondisi ekstrem, sektor industri, transportasi logistik, hingga layanan publik bisa mengalami gangguan serius akibat kekurangan bahan bakar.

2.Tekanan Berat terhadap APBN

Lonjakan harga minyak dunia merupakan ancaman langsung bagi stabilitas fiskal Indonesia.

Jika harga minyak mentah global melonjak hingga 150–200 dolar per barel—jauh di atas asumsi APBN yang biasanya berada di kisaran 75–85 dolar—beban subsidi energi akan meningkat tajam.

Pemerintah akan menghadapi pilihan sulit: menaikkan harga BBM domestik dengan risiko gejolak sosial, atau mempertahankan subsidi dengan konsekuensi defisit anggaran yang membengkak.

Dalam situasi seperti ini, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial dapat tergerus secara signifikan.

3.Inflasi dan Tekanan Ekonomi

Harga BBM memiliki efek berantai terhadap hampir seluruh sektor ekonomi.

Ketika harga bahan bakar naik, biaya transportasi logistik ikut meningkat. Dampaknya langsung terasa pada harga bahan pokok seperti beras, sayur, dan daging.

Jika krisis energi berlangsung lama, inflasi nasional berpotensi melonjak hingga dua digit. Hal ini tentu akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Selain itu, ketidakpastian global biasanya memicu arus keluar modal dari negara berkembang menuju aset yang dianggap aman seperti dolar AS dan emas. Akibatnya, rupiah dapat mengalami tekanan depresiasi yang memperburuk biaya impor.

4.Risiko Keamanan dan Diplomasi

Krisis di Selat Hormuz juga membawa implikasi geopolitik yang tidak sederhana bagi Indonesia.

Sebagai negara dengan politik luar negeri “bebas aktif”, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan global. Namun eskalasi konflik besar dapat memaksa banyak negara untuk mengambil posisi yang lebih jelas.

Selain itu, ribuan warga negara Indonesia yang bekerja di kawasan Teluk juga berada dalam risiko apabila konflik meluas menjadi perang regional.

Langkah Mitigasi Strategis

Menghadapi potensi krisis global seperti ini, Indonesia perlu menyiapkan langkah mitigasi strategis sejak dini.

Pertama, diversifikasi sumber impor energi menjadi keharusan. Indonesia perlu memperluas kerja sama dengan produsen minyak di Afrika Barat, Amerika Latin, maupun Australia untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan Teluk.

Kedua, optimalisasi produksi domestik harus dipercepat. Peningkatan lifting minyak nasional, revitalisasi kilang, serta pengembangan energi alternatif seperti biofuel B40 hingga B50 dapat menjadi penyangga penting bagi ketahanan energi nasional.

Ketiga, diplomasi energi harus lebih aktif. Indonesia dapat menggunakan forum internasional seperti G20, ASEAN, maupun Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendorong stabilitas jalur perdagangan global.

Keempat, penguatan cadangan energi strategis menjadi langkah penting. Banyak negara maju memiliki cadangan minyak strategis yang mampu bertahan hingga beberapa bulan dalam kondisi krisis.

Penutup

Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran di Timur Tengah. Ia adalah urat nadi energi dunia yang denyutnya turut menentukan stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. 

Ketegangan di kawasan tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun dari dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional.

Semoga skenario terburuk ini tidak pernah terjadi. Namun sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, Indonesia tidak boleh bergantung pada harapan semata. 

Kesiapsiagaan, perencanaan strategis, serta diplomasi yang cermat harus terus diperkuat sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan nasional dan masa depan generasi mendatang. Melihat jauh ke depan bukanlah sikap pesimis, melainkan wujud kewaspadaan dan kepemimpinan yang berorientasi pada keberlanjutan bangsa.

Humas BNPP RI

Catatan Kaki

1. U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints, 2024.

2. International Maritime Organization, Maritime Security Update: Strait of Hormuz, 2026.

3. International Energy Agency, Oil Market Report, March 2026.

4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia, 2024.

5. World Bank, Commodity Markets Outlook, 2025.

6. Bank Indonesia, Laporan Stabilitas Sistem Keuangan, 2025.